Kampar, Riau – Mitrapolri.com|
Dalam pernyataan Bapak Presiden Prabowo yang berjanji untuk mengabdi kepada negara dan mencintai rakyat Indonesia dan beliau paling tidak suka melihat rakyat nya menderita.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan lima janji setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029, Minggu (20/10/2024). Lima janji bidang ekonomi itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya yang di adakan di Bali.
Salah satu janji Pak Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah menghilangkan kemiskinan.
Hal janji ini, berbanding terbalik dengan yang dilakukan Kepala ATR/BPN Kampar Andi Lubis. Dimana permohonan masyarakat terkait ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar tidak dapat di bayarkan sesuai hak rakyat.
Ganti rugi atas tanah yang diminta masyarakat merupakan tanah yang terkena dan atau dipergunakan untuk jalan tol Pekanbaru – Rengat.
Dalam pertemuan dengan masyarakat Desa Karya Indah dengan Kepala BPN Kampar Jumat (06/12/2024) di kantor ATR/BPN Kampar, diterangkan oleh Kepala BPN Kampar Andi Lubis bahwa tanah masyarakat masih berada status kawasan hutan ataupun bekas kawasan hutan.
Sementara hal kawasan ataupun bekas kawasan bukan dinyatakan dinas kehutanan, dan tanah masyarakat sudah memiliki legalitas berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang justru dikeluarkan ATR/ BPN Kampar.
Hal ini membuat masyarakat menuding kepala ATR/BPN Kabupaten Kampar telah dengan sengaja menghambat Hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi atas tanah mereka yang bersertifikat resmi dimana tanah mereka telah dipergunakan untuk sarana jalan tol Pekabaru – Rengat.
- BACA JUGA : Lapor Pak Prabowo! Kepala BPN Kabupaten Kampar Takut Mengambil Kebijakan, Akibatnya Ratusan Masyarakat Telantar
- BACA JUGA : BRAVO! Polres Kampar dan Polsek Siak Hulu Tangkap 3 Tersangka Ilegal Logging di Teratak Buluh
Lapor Pak Persiden Prabowo! Pembangunan jalan tol Pekanbaru – Rengat telah membawa kerugian bagi masyarakat Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Ganti rugi lahan masyarakat tak kunjung ada kejelasan. Masyarakat Desa Karya Indah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar jumat (06/12/2024), namun Kepala ATR/BPN Kampar Andi Lubis malah membuat Hak Rakyat semakin tidak jelas.
Dimana Lahan masyarakat yang sudah jelas bersertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Kampar malah dikatakan pada status kawasan Hutan.
Menjadi pertanyaan, apakah kawasan hutan dapat Bersertifikat Hak Milik?
Mohon kami masyarakat mu Pak Presiden Prabowo. Kami sudah banyak yang menjadi miskin karena lahan pertanian kami dijadikan jalan tol, padahal kami tidak dapat membeli lahan pengganti untuk kami bertani.
Pak Simamora salah seorang yang terkena dampak pembangunan tol mengatakan kepada Mitrapolri.com bahwa kepala ATR/BPN Kampar sebelumnya sudah sukses melakukan ganti rugi sebanyak 200 bidang tanah.
“Tetapi setelah bergantinya Kepala BPN Kampar yang baru ini malah muncul pernyataannya terkait kawasan hutan dan eks kawasan hutan. Apa bedanya kepala ATR/BPN lama dengan yang baru? Apakah aturan yang mereka pakai juga berbeda?”, ungkapnya.
Sebanyak 1.200 persil tanah warga Desa Karya Indah yang terkena imbas dari pembangunan jalan tol tersebut. Memang telah ada dilakukannya pembayaran sebelumnya. Tetapi sekarang terhenti dan ini belum ada kejelasan kapan mau dilanjutkan.
Kedatangan warga ke kantor ATR/BPN Kampar ingin memastikan adanya informasi dari salah seorang pegawai Dinas PUPR yang tidak ingin disebutkan namanya terkait dana ganti rugi sudah ada, tinggal menunggu undangan dari ATR/BPN saja, maka semuanya akan dibayarkan.
Dalam pertemuan antara warga Karya Indah dengan Kepala ATR/BPN Kampar, warga tidak mendapatkan kepuasan. Warga menuding kepala ATR/BPN Kampar sengaja mempersulit masyarakat untuk memperoleh Hak nya yang membuat masyarakat tidak dapat lagi bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta sekolah anak-anak nya.
Kami selaku masyarakat desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau melalui Mitrapolri.com melapor dan memohon kepada bapak agar dengan segera melepaskan kami dari penderitaan dan kemiskinan dengan memerintahkan pihak terkait untuk bisa membela masyarakat dan segera menindak lanjuti permasalahan ganti rugi tanah kami agar kami dapat kembali bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup kami masyarakat miskin.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala ATR/BPN Kampar Andi Lubis belum berhasil dikonfirmasi.
(Jack)
