Aceh Timur, Aceh – Mitrapolri.com
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Advokasi Nanggroe Aceh (KANA) Muzakir dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh ( YLBH Iskandar Muda Aceh ) Muhammad Nazar, SH, mendesak Pejabat (Pj) Bupati Aceh Timur Mahyuddin untuk mencabut sekaligus membatalkan program yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun anggaran 2023.
“Kalau Pj Bupati Aceh Timur memaksa kehendak dan tidak mencabut Perbup tersebut kami akan PTUN kan PJ Bupati Aceh Timur”, ujar Muzakir, dan Muhammad Nazar, kepada sejumlah Wartawan Senin (27/2/2023) pagi di Idi Aceh Timur.
Menurut mereka pasalnya program yang diputuskan oleh Pj Bupati Aceh Timur melalui Keputusan Bupati Nomor 050/754/2022 tentang Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari, tidak tepat dan terkesan pemborosan anggaran desa saja, maka tidak perlu harus keluarkan surat dari Pj bupati biar Keuchik yang mengurus uang Desa.
“Sedangkan yang menjadi prioritas seperti Ketahanan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ekstrim yang harus di diutamakan dan dilaksanakan itu yang harus diperuntukan”, ujar Muhammad Nzar.
Ketua LSM KaNA Muzakkir, dan Muhammad Nazar, dalam keterangannya menyebutkan, tidak sepatutnya Pj Bupati mengeluarkan Keputusan seperti itu, akan menjadi polemik bukan hanya ditingkat masyarakat juga ditingkat desa sekalipun
“Kami merasa kecewa atas keluarnya Peraturan Pj Bupati Aceh Timur terkait Pangan Lestari karena keputusan bupati tersebut tidak berdasarkan kebutuhan desa, malah diduga program ini bagian dari program akal-akalan pihak tertentu”, ujar Muzakir.
- BACA JUGA : Atensi & Penekanan Kapolres Probolinggo Kota Pada Apel Pagi
- BACA JUGA : Pj Wali Kota Sabang Ajak Semua Pihak Jaga Kelestarian Terumbu Karang
- BACA JUGA : Kapolres Dairi Pimpin Pengukuhan Sat Pam Obvit Polres Dairi
Lanjut Muzakir, jika dilihat lebih dalam tentang Keputusan Pk Bupati Aceh Timur, ini ada hal yang sangat aneh dan janggal terutama pada lampiran Keputusan Bupati huruf c nomor 5 dan 6. pada nomor 5 untuk pengadaan benih/bibit sebesar Rp.2,5 juta per kepala keluarga (KK). Dan pada nomor 6, gampong juga dibebani anggaran 10% dari pagu yang dianggarkan untuk tenaga ahli dalam memberikan peningkatan kapasitas, urai Muzakir.
Lebih lanjut dikatakan nya sebagai contoh, jika per desa mengalokasikan 50 Kk di Aceh Timur jumlah 513 desa ( Gampong ) dengan anggaran per desa Rp2,5 juta maka Rp6,4 miliar terkuras untuk tanam bayam dalam Program Pangan Lestari, dan belum lagi 10% dari total pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk tenaga ahli, contoh jika 10% dari Rp6,4 milyar maka akan menghabiskan Rp640 juta.
Karena dinilai tidak bermanfaat maka kami mendesak agar Pj Bupati Aceh Timur mencabut dan membatalkan program yang membebani Dana Desa tersebut.
Kita juga kawan Perbup yang di keluarkan oleh PJ Bupati Aceh Timur, juga kita laporkan Perbup yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Aceh Timur ini kepada Mendagri, karena Perbup ini bisa meresahkan masyarakat dan Geuchik Gampong di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
(FADLI)
