Nagan Raya, Aceh – Mitrapolri.com
Kabupaten Nagan Raya masuk salah satu lokus penghapusan kemiskinan ekstrem
dimana pemerintah pusat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024
Hal ini disampaikan oleh PJ Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, AP.,S.Sos.,M.Si, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2022-2026, Kamis (27/10).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten setempat komplek perkantoran Suka Makmue.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Fitriany menyampaikan, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Ia menjelaskan, kebijakan dan program pemerintah tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
Untuk itu, lanjut Fitriany, pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berkewajiban menyusun dokumen RPKD sesuai yang tercantum dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
Menurutnya, Rencana Pembangunan Kebijakan Daerah (RPKD) merupakan dokumen rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun yang harus terintegrasi ke dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Nagan Raya tahun 2023-2026.
Pada saat itu, Pj Bupati mengungkapkan, kondisi kemiskinan Kabupaten Nagan Raya saat ini berada di urutan ke 8 (delapan) kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi yakni 18,23 persen pada tahun 2021. Angka ini jelasnya, masih berada di atas rata-rata provinsi dan angka rata-rata nasional.
Untuk itu, sangat diperlukan komitmen semua pihak agar target miskin ekstrem ini dapat dicapai di tahun 2024, adapun angka kemiskinan ekstrem yang harus di hapuskan di Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,63 persen, dengan jumlah 6.190 jiwa. Fitriany menambahkan.
“Tugas kita pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten serta dunia usaha dengan komitmen bersama insya Allah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan,” pintanya.
- BACA JUGA : Polsek Tigalingga Gencar Lakukan Himbauan Praktek Larangan Perjudian
- BACA JUGA : Bandar Togel ‘Pa Candraa Sinagaa’ Bebas Beroperasi di Wilayah Hukum Polsek Tanah Jawa, Kaum Hawa Resah!
- BACA JUGA : Respon Aduan Warga Melalui Call Center 112, Samapta Polresta Manado bersama Polsek Singkil Amankan TKP Keributan
Pj Bupati itu berharap, peran SKPK dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPKD ini menjadi pedoman dalam intervensi pengehapusan kemiskinan ekstrim.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Nagan Raya, Rahmatullah, S.STP., M.Si dalam laporannya mengatakan, acara ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 dimana menyebutkan bahwa tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah sebagai pengganti dari dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang akan digunakan pada tahun 2022-2026.
Tujuan dari kegiatan FGD ini, lanjut Rahmat, untuk mendapatkan masukan dari seluruh SKPK terkait tentang penyusunan penanggulangan kemiskinan daerah.
Acara yang berlangsung selama satu hari itu, turut dihadiri Kepala SKPK, Para Camat, dan Para Kabag Setdakab dan pejabat terkait lainnya.
Adapun penyampaian materi “Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah” oleh tiga ahli dari Universitas Teuku Umar (UTU) yaitu, Dr Rahmat Pramuly, S.TP.,M.M. kemudian Dr Mursyidin, MA dan Ir Samsunan Mahmud, M.T.
(T. RIDWAN)
