Aceh Tenggara, Aceh – Mitrapolri.com
Tolak rekomendasi Muhammad Ridwan SE, M.Si, diusulkan jadi pejabat (PJ) bupati, aliansi pemuda Aceh Tenggara, gelar aksi demo ke Gedung DPRK setempat, Kamis (8/9).
Dahriansyah, koordinator aksi dalam unjuk rasa itu mengatakan, penolakan terhadap Muhammad. Ridwan SE, M.Si sekarang menjabat sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tenggara, dikarnakan namanya pernah terbawa dalam kasus korupsi APBD Aceh Tenggara Tahun 2006
“Kalau rakyat tidak dilibatkan dalam penunjukan penjabat kepala daerah, setidaknya Kemendagri jangan pillih orang yang diduga pernah terlibat dipusaran korupsi, dan orang yang pernah diperiksa KPK, sekalipun statusnya baru sebatas saksi atau terperiksa,” kata Dahrinsyah dalam orasinya.
Salinan putusan menyeret nama MHD. Ridwan, SE,. M.Si diketahui putusan mahkamah agung republik indonesia, Nomor 51/Pid_Sus-TPK/2014/PN Bna . Tentang vonis terhadap Drs, Marthin Desky, selalu Sekda Aceh Tenggara saat itu.
Begitu juga nama MHD Ridwan, SE,. M.Si juga disebutkan dalam putusan Vonis mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Desky, dengan nomor putusan 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.
Dalam dua putusan tersebut MHD. Ridwan, SE,. M.Si saat itu menjabat kepala sub bagian perbendaharaan di sektriat daerah Aceh Tenggara, menerima Rp 250 juta dari dana korupsi tersebut.
“Kementerian Dalam Negeri diminta cermat dan hati-hati dalam menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara Jangan sampai mereka yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel dan namnya pernah terlibat dalam pusaran kasus korupsi,” katanya lagi.
Dahriansyah menegaskan syarat bersih dari kasus korupsi adalah mutlak bagi penunjukan Pj kepala daerah dimanapun, termasuk di Aceh Singkil. Selebihnya adalah harus mempunyai kecakapan dalam memimpin daerah.
- BACA JUGA : Pensiunan PAM Swakarsa Gugat PT Surya Bumi Agro Langgeng ke Pengadilan Negeri Palembang
- BACA JUGA : Polisi Amankan Pria Mabuk, Pelaku Pengancaman dan Perusakan di Kolongan Tomohon Tengah
- BACA JUGA : Tolak Rekomendasi Camat, Puluhan Masyarakat Desa Lasara Bagawu Datangi Kantornya
Tidak hanya itu, dalam pengusulan nama tersebut para pimpinan dewan perwakilan rakyat (DPRK) Aceh Tenggara juga diduga telah melakukan sidang secara diam- diam dengan mengusulkan satu nama kepada Menteri dalam negeri (Mendagri) yaitu MHD. Ridwan,SE,. M.Si.
“Kalaupun memang ada yang cakap dalam memimpin, tapi dari rekam jejak Korupsi selama ini justru berpotensi korupsi, kami jelas akan menolaknya,” ujarnya.
“Karena syarat bersih dari kasus korupsi adalah mutlak bagi penunjukan Pj kepala daerah dimanapun,” sebutnya lagi.
Padahal menurut Dahrinsyah masih banyak putra – putra terbaik aceh tenggara yang layak diusulkan menjadi PJ Bupati seperti Sahidal Kastri sekarang menjabat kepala BKKBN Provinsi Aceh, Julkarnain Asisten II Setdakab AcehbTebggaa begitu juga Sunawardi Desky sekarang kepala dinas Pertanahan Provinsi Aceh.
” Kenapa pimpinan DPRK hanya mengusulkan satu nama? itupun orang yang masuk dalam pusaran korupsi APBD 2006.
“Jangan kesan pengusulan nama PJ hanya semata untuk syahwat politik kelompok tertentu, bukan berdasarkan kepatutan untuk Aceh Tenggara bersih dan lebih baik kedepannya,” pungkas Dahrinsyah.
(FADLI)
