Aceh Tenggara, Aceh – Mitrapolri.com
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menduduki jabatan yang sama dalam kurun waktu lama dikuatirkan akan menimbulkan prilaku Koruptif.
” Tidak baik kalau seorang ASN terus menduduki pada jabatan yang sama selama 5 tahun lebih. Karena secara Psikologis jabatanya itu dapat memberikan rasa Egois dan koruptif. Bahkan secara aturan tata kelola ASN juga tidak dibernarkan,” sebut pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman, menanggapi polemik pergantian jabatan Sekda Kabupaten Aceh Tenggara.
Nazrul Zaman berujar, untuk mengisi kekosongan Jabatan Sekda Aceh Tenggara nantinya. Dirinya menyakini daerah ini mempunyai putra-putra yang hebat di dalam maupun diluar yang mampu menjadi penerus.
Bahkan pergantian jabatan Sekda bukanlah hal yang Ilegal, terutama untuk penyegaran organisasi. Terlebih MHD Ridwan saat ini telah mejabat Sekda selama lima tahun terakhir. Begitu juga pergantian ini juga akan meningkatkan kualitas tata kelola pegawai maupun Birokrasi Aceh Tenggara ke arah yang lebih baik lagi terutama dalam membantu Bupati Aceh Tenggara nantinya.
- BACA JUGA : Kapolres Simalungun Hadiri Kunker Kejaksaan Tinggi Sumut di Wilayah Kabupaten Simalungun
- BACA JUGA : Aspek Politik, Racun BUMD
- BACA JUGA : Jumat Bacirita, Kapolresta Manado Perkenalkan Polisi RW kepada Masyarakat
“Masih banyak Putra – putra Aceh Tenggara berdinas didalam atau di Luar Kabupaten Aceh Tenggara yang mempunyai kualifikasi yang tinggi, mempunyai rekam jejak, integritas dan moralitas yang baik, mempunyai kompetensi manajerial. Yang paling penting adalah memahami betul arah pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara baik jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkas Nazrul Zaman.
Salah satu menjadi sorotan publik terhadap pengelolaan keuangan aceh tenggara adalah pemda mengucurkan dana hibah kepada pembangunan masjid terutung payaung sudah mencapai 11 milyar namun pembangunannya terkesan jalan di tempat , seharusnya sekda ( MHD Ridwan ) selaku ketua tim anggaran pemerintah kabupaten ( TAPK ) tidak serta merta mengucurkan dana hibah lanjutan sebelum ditinjau pisik bangunan pembangunan masjid apakah sudah sesuai pisik bangunan dengan besaran dana hibah yang dikucurkan sebelumnya , publik dihebohkan pembangunan masjid tersebut telah mencapai 11 milyar , hal ini ada dugaan pengelolaan keuangan aceh tenggara terkesan arogan artinya MHD Ridwan selaku ketua TAPK terkesan gagal memerhatikan dalam urusan pengunaan anggaran ” ucap nasrulzaman selaku pemerhati kebijakan publik .
“Saat ini ada informasi dana hibah 11 milyar kepada masjid terutung payung kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara tersebut sudah menjadi atensi pihak BPKP pusat ” tutup Nasrulzaman.
(FADLI)
