Lhokseumawe, Aceh – Mitrapolri.com
Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe mengusulkan anggaran 1,5 Milyar untuk perbaikan dan pemeliharaan Waduk Pusong. Rabu (14/06/33).
Usulan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perdamaian antara masyarakat disekitar Waduk Pusong yang diwakili oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Lhokseumawe dengan Pemko Lhokseumawe di
Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada maret lalu lima belas warga Pusong Lhokseumawe menggugat Penjabat (Pj) Walikota Lhokseumawe, Imran, ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan permintaan :
1). Menyatakan perbuatan Tergugat yang memfungsikan/ mengoprasionalkan IPAL Waduk Reservoir Pusong sesuai dengan dokumen AMDAL, RKL dan UPL adalah Perbuatan melawan hukum.
2). Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memfungsikan/ mengoprasionalkan IPAL Waduk Reservoir Pusong sesuai dengan dokumen AMDAL, RKL dan UPL paling lambat satu bulan setelah putusan dalam perkara ini.
3). Meletakkan sita atas gaji Tergugat sebagai jaminan agar Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan.
4). Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Para Penggugat dan 500 orang warga sekitar Waduk Reservoir Pusong sebesar Rp. 100.000.000/ orang (Rp. 51.500.000.000,- total keseluruhan) atas dampak dari kelalaian Tergugat yang alpa dalam memfungsikan mengoprasionalkan IPAL pada Waduk Reservoir Pusong sejak belasan tahun lalu.
- BACA JUGA : Kapolsek Sidikalang Kota Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar
- BACA JUGA : Menyambut Hari Jadi Bayangkara, Kapolres PAli Berikan Penyuluhan Bantuan Hidup Dasar (BHD)
- BACA JUGA : Polsek Penukal Utara Kunjungi Sekretariat Panitia dan Calon Kades Prabumenang
Kemudian, atas gugatan tersebut, dalam proses perdamaian di Pengadilan yang dimediasi oleh Mediator, Khalid, salah satu Hakim di PN Lhokseumawe para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang teregister dengan Nomor 4/Pdt.G/LH/2023/PN LSM secara damai dengan butir kesepakatan Pemko Lhokseumawe akan melakukan upaya operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sebagai mana diminta oleh Penggugat karena hal tersebut juga menjadi kegiatan tugas dan fungsi dari Pemko Lhokseumawe, dan Pemko juga menjamin bahwa anggaran operasional UPTD IPAL sebagaimana telah diusulkan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Lhokseumawe tanggal 11 April 2023 akan masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mendatang.
Kesepakatan tersebut, ditandatangani oleh Kabag Hukum Pemko Lhokseumawe dan Teuku Herianda perwakilan Penggugat.
Alhamdulillah, untuk tahun depan IPAL Waduk Pusong bisa operasional dan tidak ada lagi limbah yang masuk kedalam waduk tersebut.
“Kami apresiasi dan akan mengawal komitmen untuk menjaga lingkungan ini,” kata Ibnu Sina usai mendapatkan salinan putusan dari di PN Lhokseumawe”, ungkap Ibnu Sina, Kepala Perwakilan YARA Lhokseumawe.
(FADLI)
