ACEH – MITRAPOLRI.COM
Terkait informasi yang sudah viral di media sosial, bahwa Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Aceh sudah ugal-ugalan alias tidak tepat sasaran, bahkan peruntukannya bukan lagi pada aturan yang sudah disepakati.
Dana Pokir Anggota Dewan Perwakilan Aceh, sudah tidak menunjukan perwakilan lagi, bila dilihat dana Pokir yang dimiliki ditempati yang bukan tupoksinya, bahkan informasi yang sudah beredar adanya Gratifikasi dengan pihak-pihak terkait dengan besaran sejumlah sekian persen untuk para pemilik kegiatan Pokir masing-masing.
Devisi Bidang Investigasi Kemasyarakatan pada Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Aceh, Edi Ruslan menyesalkan terkait informasi yang beredar, bahwa ada nama-nama anggota Dewan Perwakilan Aceh menempatkan dana pokirnya tidak lagi mencerminkan perwakilan masyarakat pada Dapilnya masing-masing, bahkan besaran uangnya luar biasa terkesan seperti dipaksakan, yang penting uang sejumlah puluhan milyar bagaimana harus bisa dihabiskan, biarpun itu tidak tepat sasarannya.
Saya berharap kepada Aparat Penegak Hukum, ini adalah awal pintu masuk untuk menyelidiki informasi yang sudah viral di Aceh khususnya, apalagi adanya indikasi gratifikasi yang sudah disepakati besaran rupiahnya mencapai 15 dan 20 persen untuk Anggota Dewan pemilik Pokir tersebut.
- BACA JUGA : Sidang Gugatan UBD Kembali Bergulir di PN Palembang
- BACA JUGA : Kapolda Sulut Datangi TKP Kebakaran di Aspol Wanea Manado
- BACA JUGA : Tiga Orang Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Amankan Polsek Mentok
Ini luar biasa pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri jika Anggota Dewan Perwakilan Aceh, sampai mengatur semuanya, dari besaran dana masing-masing Pokir Anggota Dewan sampai dengan penentuan Persennya terhadap orang yang mengambil pekerjaan tersebut, bahkan ada informasi sampai pengaturan pemenang tenderpun bisa di kondisikan.
Subhanallah… semoga Aceh tidak menjadi informasi yang tidak sepatutnya kita dengar apalagi sampai Viral, ini betul-betul kezaliman yang dibuat dengan cara bersekongkol, dengan cara meraup uang negara dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ungkap Edi Ruslan dengan nada kesal.
Harapan saya sekali lagi, kepada Aparat Penegak Hukum segera menyelidiki kasus-kasus tersebut di atas, apalagi sudah menjadi rahasia umum bahkan sudah beredar di media sosial. Mudah-mudahan ini menjadi jera dan pelajaran kepada anggota dewa-dewan kedepannya.
Pada prinsipnya saya setuju dengan Pokir Dewan yang betul-betul membantu rakyatnya pada Dapil masing-masing, namun satu sisi Para Anggota Dewan jangan menganggap Pokir itu pekerjaan miliknya, lantas bisa sewenang-wenang mengatur orang yang dia tunjuk, bahkan adanya indikasi Gratifikasi yang harus disetor dengan nilai yang fantastis.
(BUKHARI)
