Palembang, Sumsel – Mitrapolri.com |
Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen reformasi birokrasi melalui penguatan Zona Integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyerahkan penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta kategori Pelayanan Publik Prima Tahun 2025 kepada 11 satuan kerja dan satuan wilayah berprestasi. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi transformasi Polri Presisi dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., didampingi Karo Lemtala Stamarena Polri Brigjen Pol. Dra. A.A. Sagung Dian Kartini pada kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik yang berlangsung di Ballroom Hotel The Zuri Palembang, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, serta para Kapolres jajaran.
Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan satuan kerja dan satuan wilayah dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Empat satuan kerja berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, yakni Satbrimob Polda Sumsel, Biddokkes Polda Sumsel, Polres Musi Rawas, dan Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu, penghargaan kategori Pelayanan Publik Prima diberikan kepada Polrestabes Palembang, Polres Ogan Komering Ilir, Polres Ogan Ilir, Polres Prabumulih, Polres Muara Enim, Polres Lahat, dan Polres Ogan Komering Ulu Timur.
Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Predikat dan piagam ini bukanlah garis finis, tetapi menjadi amanah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan,” tegas Kapolda Sumsel.
Kapolda menekankan bahwa keberhasilan membangun Zona Integritas tidak cukup diukur dari kelengkapan administrasi semata, tetapi harus tercermin melalui pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara humanis. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat tanpa menunggu persoalan menjadi perhatian luas, sekaligus menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
- BACA JUGA : Forum Cakar Sriwijaya Sumsel Sepakati Lokasi Rapat Lanjutan Demi Sukseskan Maulud Arba’in
- BACA JUGA : Kapolda Kalteng Tinjau Penanganan Karhutla di Sampit, Prioritaskan Pemadaman di Titik Terbakar
Berdasarkan data Polda Sumsel, hingga saat ini telah terdapat 17 satuan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dua satuan berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yakni Ro SDM Polda Sumsel dan Polres Banyuasin, serta 13 satuan wilayah memperoleh kategori Pelayanan Publik Prima.
Sebagai upaya menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik bertema “Inovasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan Berkelanjutan”. Materi disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP., dilanjutkan pendalaman teknis oleh Bagian Reformasi Birokrasi Ro Rena Polda Sumsel. Seluruh peserta didorong menghadirkan inovasi yang sederhana, mudah diterapkan, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan budaya pelayanan tersebut diharapkan semakin meningkatkan akuntabilitas institusi Polri, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penghargaan yang diterima harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kualitas pelayanan yang semakin baik.
“Ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan hanya penghargaan yang diterima, tetapi bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, profesional, dan humanis. Inovasi pelayanan juga harus terus dievaluasi agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.
Ia menambahkan bahwa semangat membangun Super Team menjadi budaya kerja seluruh personel Polda Sumsel dalam menghadirkan pelayanan terbaik, sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus menjadi pengingat bagi setiap anggota untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
Penyerahan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Pelayanan Publik Prima Tahun 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Sumatera Selatan dalam mendukung reformasi birokrasi nasional. Melalui penguatan integritas, inovasi pelayanan, dan budaya kerja yang profesional, Polda Sumsel terus mendorong terwujudnya institusi Polri yang Presisi, dipercaya masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas demi mendukung pembangunan serta stabilitas keamanan di Sumatera Selatan.
(MOH.SANGKUT)
