OKI, Sumsel – Mitrapolri.com
Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) kembali turun kejalan. Kali ini agen kontrol pemerintahan tersebut menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kejari OKI) guna menyempaikan aspirasi terkait kinerja Pemerintah Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten OKI yang diduga sarat penyimpangan.
Adapun sejumlah point indikasi yang diperoleh SPM Sumsel dari berbagai laporan masyarakat beserta hasil investigasi dilapangan disampaikan puluhan pemuda melalui Koordinator Aksi dalam hal ini Yovi Meitaha dan Irsan sebagai berikut.
Dugaan penerima BLT DD tidak tepat sasaran dan dipangkas, dana kegiatan ekonomi produktif sesuai hasil musdes untuk RAB diatas harga pasar, dana tunjangan insentif kaur umum, kaur pemerintahan dan kaur pembangunan terjadi markup, serta sejumlah point dugaan lainnya.
- BACA JUGA : Antisipasi Masuknya Barang Terlarang, Razia Insidentil Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar
- BACA JUGA : Kodim 0402 OKI/OI Dukung Pencanangan WBK dan WBM Korem 044/Gapo
- BACA JUGA : Gagalkan Peredaran 35 Gram Sabu, Ketua LAP Apresiasi Kinerja Sat Narkoba Polres Bone
Koordinator Aksi, Yovi Meitaha dalam orasinya meminta kepada Kejaksaan Negeri OKI untuk segera mengusut tuntas indikasi penyimpangan penggunaan dana anggara APBDes dan Dana Desa di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal tersebut.
“Kami juga meminta dan mendesak pihak Kejari OKI untuk segera memanggil Kepala Desa beserta pihak terkait,” tutur Yovi ketika dibincangi di halaman Kantor Kejari OKI, Kamis (20/1/22) pagi.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kejari OKI untuk segera membentuk team guna menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan indikasi ini serta siap mendukung dan mengawal permasalahan tersebut sampai tuntas.
“Tentu kita tidak berdiam diri dan terus mengawal serta memantau jalannya dugaan ini, karena kita yakin dan percaya terhadap kinerja Kejari OKI dan menangani permasalahan ini, “tegasnya seraya menembahkan tindakan ini digelar berlandaskan Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
(M. TAHAN)
