JAKARTA – MITRAPOLRI.COM
TARIF Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% akan resmi berlaku pada 1 April 2022 mendatang.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1% dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia.
“Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun 2025,” ungkap Menkeu dalam keterangan resminya, Selasa (22/3/2022).
Menkeu memahami jika saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus pada pemulihan ekonomi.
- BACA JUGA : Komunitas Peduli Thalasemia Bekerjasama Dinas Kesehatan, Menggelar Berbagi Sesama Anak Thalasemia
- BACA JUGA : Audiensi dengan Komisi VII DPR RI, Masyarakat Adat Intan Jaya Menolak Pertambangan MIND ID Blok Wabu
- BACA JUGA : Aiptu Krisman Yanto Terima Penghargaan dari Kapolres Mura Atas Dedikasinya Membantu Masyarakat
Namun, hal ini tidak menghalangi Pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat.
Terlebih selama masa pandemi APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu untuk segera disehatkan.
“Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya dimana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan,” tandas Sri Mulyani.
Menkeu menekankan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu.
Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.
“Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai, dan kita bangun setahap demi setahap kalau pondasi pajak kuat,” pungkasnya.
Liputan : DEDY MULYADI
