Palembang, Sumsel – Mitrapolri.com
Sidang kasus dugaan korupsi dan mark up anggaran dana hibah secara berjamaah di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Musi Rawas Utara periode tahun 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.2,5 milyar lebih yang menjerat 8 terdakwa, akhirnya perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, sidang digelar beragendakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuk Linggau, Jum’at (24/6/2022).
Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan SH MH dihadiri tim JPU dari Kejari Musi Rawas, turut juga dihadiri oleh tim Penasehat Hukum dari para terdakwa serta dihadiri oleh terdakwa secara virtual langsung dari Rumah Tahanan (Rutan) Lubuk Linggau.
Dari kasus tersebut turut menjerat terdakwa diantaranya yaitu, terdakwa Munawir, Paulina, M.Ali Asek, Siti Zuhro, Hendrik, Kuku Reksa Prabu, Tirta Arisandi dan Aceng Sudrajat
- BACA JUGA : Momen Hari Bhayangkara ke 76, Polres Pangkalpinang bersama Forkopimda Menanam Pohon di Pantai Prapat Mati
- BACA JUGA : Kapolres Kuansing Pimpin Langsung Pelaksanaan Razia Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di 2 Kecamatan Kabupaten Kuansing
- BACA JUGA : Patroli Gunakan Roda Dua, Tim URC Siagam Polres Lhokseumawe Sisir Kawasan Rawan
Dalam dakwaannya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lubuk Linggau dalam persidangan, ke delapan terdakwa disangkakan telah melakukan korupsi dana hibah tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp2,5 miliar dari nilai total hibah yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten (PemKab) Muratara Rp9,5 miliar untuk pelaksanaan kegiatan Pileg dan Pilpres di tahun 2019, serta Pilbup dan Wabup Muratara di tahun 2020, dalam dakwaan JPU terungkap, bahwa dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Bawaslu ada kegiatan yang di mark up atau fiktif yang dilakukan oleh para terdakwa, diantaranya dana hibah tahun 2019 sebesar Rp 136 juta dari total pencairan Rp.200 juta.
Atas perbuatan para terdakwa, sebagaimana dakwaan JPU dijerat dengan dakwaan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Usai sidang salah satu terdakwa yaitu Paulina melalui Penasehat Hukumnya, Ahmad Julianto SH mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terkait dakwaan yang disampaikan oleh tim JPU, terkait mengajukan eksepsi sendiri, karena menilai dakwaan JPU kurang cermat kabur dan tidak teliti.
“Kami menilai dakwaan JPU kabur terutama perihal adanya nilai kerugian negara yang disangkakan keadaan klien kami, Jaksa tidak merincikan berapa nilai dan siapa yang menerima tidak dijelaskan secara terperinci dalam dakwaan, untuk itu kita akan ajukan eksepsi,” ucap Ahmad Julianto.
(M. TAHAN)
