Simalungun, Sumut – Mitrapolri.com
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang SH MH melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Senin 18/10/2021.
Kehadiran Wakil Komisi II DPR RI tersebut disambut oleh Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH bersama Wakil Bupati H Zonny Waldi S,Sos MM, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani SH MH, Kapolres Simalungun AKBP Nocolas Dedy Arifianto, mewakili Kajari Billin Sinaga, mewakili Dandim Kapten Inf Bangsawan Harahap dan Sekda Drs Esron Sinaga MSi dikantor Bupati Simalungun yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan pimpinan OPD dijajaran Pemkab Simalungun di Balei Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun.
Selain pimpinan OPD, pertemuan itu juga dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Sarmin Girsang bersama sejumlah anggota DPRD Simalungun, mewakili Lalanwil STR/BPN Sumut Abdul Rahim Lubis, para staf ahli Bupati, asisten dan Kakan ATR/BPN Simalungun Jussen Faber Damanik serta para camat se-Kabupaten Simalungun.
Dalam pertemuan itu, Bupati Simalungun menyampaikan selamat datang di Kabupaten Simalungun dan mengapreasi kepada Wakil Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja reses di Bumi Habonaron Do Bona.
“Kami sangat mengapresiasi kepada bapak Junimart Girsang yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang telah mengunjungi Kabupaten Simalungun. Semoga ini menjadi berkah buat kita dan menjadi sarana komumikasi yang produktif untuk kemajuan Kabupaten Simalungun,” kata Bupati.
Selain itu Bupati juga menyampaikan harapannya kepada para anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan III termasuk Kabupaten Simalungun untuk memberikan bantuannya melalui komunikasi dengan kementerian, membantu merumuskan kebijakan-kebijakan untuk setiap proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diseluruh Kabupaten Simalungun.
“Kita juga berharap kepada anggota DPR yang berasal dari dapil kita, dapat membantu kita di kementerian-kementerian misalnya, untuk membangun Simalungun seperti infrastruktur jalan. Karena kalau mengharapkan dana dari APBD tentu belum mampu untuk mengatasi kerusakan jalan di Simalungun karena biayanya cukup besar mencapai trilyunan rupiah ,” kata Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa di Simalungun banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan sumber PAD, antara lain seperti pertanian, pariwisata, namun beberapa tahuan terakhir ini mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
“Tapi semangat kami tidak surut untuk terus melakukan upaya membangun Simalungun,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu Bupati Simalungun menyampaikan untuk melakukan perpindahan kantor ATR/BPN Simalungun yang saat ini berada di kota Pematangsiantar ke Raya.
“Harapan kami tentu di Raya ini akan berdiri pusat-pusat bisnis, industri kedepan, termasuk juga mensentralisasi semua kegiatan pemerintahan di Pematang Raya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di Raya. Kami berharap Kantor ATR/BPN ditempatkan di Kota Pamatang Raya, untuk lahan kami sudah siapkan,” kata Bupati.
Bupati juga mengajak kepada seluruh masyarakat, untuk bersama-sama dan bersatu membangun Simalungun. “Saya siap selalu menerima kiritik dan pesan, mari kita lakukan komunikasi dengan baik untuk Simalungun lebih maju,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DRR RI mengatakan bahwa kunjungannya ke Simalungun merupakan kunjungan kerja reses sebagai kewajikan setiap anggota DPR.
“Jadi setiap anggota DPR wajib turun ke dapil masing-masing. Dan saya juga wajib mengunjungi daerah pemilihan saya,” jelasnya.
Terkait masalah insfrastruktur jalan, Politisi PDI-P itu mengharapkan kepada Bupati untuk melakukan komunikasi dengan pihak DPR RI.
“Kita siap memfasilitasi untuk ketemu dengan pihak Komisi V DPR RI. Karena kalau kita mengharapkan anggaran provinsi, tentu provinsi juga mempunyai anggaran terbatas, jadi gak tuntas ini, yang bisa bikin tuntas hanya dari pusat,” ujarnya.
Selanjutnya Junimart juga mengatakan akan membawa Komisi V DPR RI turun ke Simalungun untuk melihat kondisi infrastruktur jalan di Simalungun.
Junimart mengatakan, selain infrastruktur jalan, tentu menyangkut pertanahan.
“Nah masalah pertanahan inikan sifatnya sangat sensitif dan saya mengatakan bahwa tanah itu untuk rakyat. Negara tidak mempunyai hak untuk memiliki tetapi negara mempunyai hak untuk menguasai, kenapa dikuasai, untuk diberikan ke rakyat. Itu filosofinya,” ujarnya.
Yang paling krusial, Wakil Komisi II tersebut mengatakan terkait masalah tapal batas antara Siantar-Simalungun. BPN itu terkendala untuk melakukan pencermatan dalam rangka batas-batas tanah dikarenakan keterbatasan sarana pendukung. Apalagi Simalungun cukup luas wilayahnya, sehingga tidak dapat dilihat begitu saja.
“Jadi alatnya harus drone dan masih banyak alat lain yang harus dilengkapi. Saya harapkan kepada Kakanwil BPN Sumut dan Kakan BPN Simalungun untuk menyurati kementerian dan tembusannya ke saya, sehingga nantinya saya sampaikan pada rapat dengan kementerian,” katanya.
(TRY)
