Lhokseumawe, Aceh – Mitrapolri.com
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), akan membuka posko pengaduan kepada korban kebijakan pemerintah dalam melakukan penggusuran sejumlah tempat usaha masyarakat di wilayah Pemko Lhokseumawe.
Bukan tak beralasan, YARA membuka posko tersebut, karena penertiban sejumlah tempat usaha masyarakat oleh pemerintah tanpa memberikan solusi terkait hak hidup mereka.
Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, perwakilan Lhokseumawe, Ibnu Sina, saat diwawancarai media di sebuah warung kopi, di Pusat Kota Lhokseumawe, pada senin (28/11).
Ibnu menuturkan, penertiban dan penataan yang dilakukan pemko lhokseumawe, telah mengenyampingkan hak hidup masyarakat, dengan menghilangkan mata pencaharian mereka, namun tidak memberikan solusi kepada korban.
Hal itu menjadi sutu alasan YARA membuka posko pengaduan, dan setiap laparan nantinya akan kita kirim kepada Presiden dan Medagri, agar menjadi bahan evaluasi pemeritah pusat, terhadap kinerja Pj Walikota Lhokseumawe.
Ibnu meyakini, pemerintah pusat punya cara sendiri dalam melakukan penataan, dengan mengedepankan hak dan kehidupan rakyatnya.
“Bukan seperti program penataan yang dicetus pemko lhokseumawe, dengan mengedepankan keindahan dan mendikrimimasi hak kehidupan masyarakat,” kata Ibnu.
- BACA JUGA : Kapolres Tanah Karo Ikuti Apel Siaga Bencana di Makodim 0205/TK
- BACA JUGA : Pembukaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) SMAN 1 Kutasari dengan Tema Kearifan Lokal
- BACA JUGA : Jaga Keamanan dan Kondusifitas, Polsek Mapanget Polresta Manado Gelar Operasi Cipta Kondisi
Program penggusuran dan pembokaran sejumlah tempat usaha di Kota Lhokseumawe, dinilai bertentangan dengan program presiden yang menggaungkan pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19.
“Pembokaran sejumlah tempat usaha masyarakat di Kota Lhokseumawe, berbenturan dengan program pemerintah pusat. Kita ketahui bersama, dalam beberapa bulan terakhir ini, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi Dodo terus-menerus menyuarakan program pemulihan ekonomi Pasca Covid kepada setiap pipinan daerah,” ucap Ibnu.
Sepertinya, tambah Ibnu, suara Presiden yang digaungkan tersebut, tidak berlaku untuk pemerintah Kota Lhokseumawe, hingga para pemangku jabatan dengan leluasa melakukan penertiban dan pembongkaran sejumlah tempat usaha masyarakat, namun tanpa memberikan solusi untuk keberlansungan hidup mereka dan keluarganya.
(FADLI)
