Aceh Jaya, Aceh – Mitrapolri.com |
Konflik antara manusia dan satwa liar di Aceh Jaya kembali menjadi sorotan tajam. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Anak Keadilan Aceh (YLBH AKA), Hamdani Mustika, MH, angkat suara dan secara lantang mengecam Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh atas dinilainya sebagai bentuk pembiaran terhadap ancaman gajah liar yang semakin meresahkan masyarakat Kecamatan Pasie Raya.
Dalam pernyataannya, Rabu (23/4/2025), Hamdani menyebut BKSDA gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam perlindungan satwa sekaligus perlindungan warga. Menurutnya, konflik yang terus berulang menandakan lemahnya sistem penanganan dan minimnya tindakan nyata di lapangan.
“Ini bukan insiden pertama, dan tidak boleh terus dibiarkan. BKSDA harus bertanggung jawab karena pembiaran ini telah merugikan warga. Banyak rumah dan kebun rusak, masyarakat hidup dalam ketakutan setiap malam,” tegas Hamdani.
Sorotan tajam ini mencuat setelah tragedi demi tragedi terus menimpa warga Pasie Raya. Mulai dari unjuk rasa besar-besaran yang digelar ratusan warga dari berbagai gampong pada Selasa (14/1/2025), hingga peristiwa memilukan saat seekor Gajah Sumatra jantan ditemukan mati tersengat listrik di Gampong Aleu Jang pada Rabu (9/4/2025).
Kematian satwa dilindungi tersebut justru menambah kompleksitas konflik yang kian pelik: di satu sisi warga terancam, di sisi lain satwa pun menjadi korban.
- BACA JUGA : Bupati Nagan Raya Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Cot Kuta
- BACA JUGA : YLBH AKA Nagan Raya: Pemerintah Aceh Wajib Bertanggungjawab Menyelesaikan Tapal Batas Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Barat
- BACA JUGA : AKP Muhammad Nizar Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, Ini Harapannya
Puncaknya, Sabtu (12/4/2025), Bupati Aceh Jaya, Safwandi, turun langsung meninjau rumah-rumah warga yang luluh lantak diterjang kawanan gajah liar. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam dan berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyusun strategi penanganan menyeluruh.
Namun, menurut Hamdani, reaksi pemerintah selama ini masih belum cukup kuat untuk menghapus kecemasan masyarakat yang hidup berdampingan dengan ketidakpastian.
“Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis, khususnya bagi anak-anak. Ini bentuk kegagalan sistemik, dan negara harus hadir secara nyata,” ujarnya.
YLBH AKA mendesak agar konflik ini masuk dalam agenda prioritas nasional, mengingat skala dampaknya yang luas dan berkepanjangan. Hamdani menegaskan bahwa penanganan tidak bisa lagi bersifat reaktif atau hanya sebatas pertemuan koordinasi belaka.
“Ini bukan hanya soal Aceh Jaya, tapi soal bagaimana negara melindungi rakyatnya dari konflik dengan satwa yang juga harus dilindungi. Kita butuh solusi adil dan berkelanjutan, dengan roadmap yang jelas dan aksi nyata di lapangan,” pungkasnya.
(T. Ridwan, SH)
