Gayo Lues, Aceh – Mitrapolri.com
Menghabiskan anggaran hingga 1,9 milyar pada tahun Anggaran 2021 lalu, proyek pembangunan IPAL TPA Blang Nangka pun menjadi perhatian. Proyek dengan bangunan kolam dan kotak tersebut dianggap belum berfungsi maksimal dalam pengolahan limbah.
Untuk itu, Jajaran Unit III Tipikor Satreskrim Polres Gayo Lues pun diminta mengusut tuntas proyek tersebut. Hal itu dikatakan Praktisi Hukum M. Purba, SH kepada Mitrapolri.com, Kamis (4/3/2022).
“Informasi yang kita dapatkan, proyek tersebut belum berfungsi maksimal. Oleh sebab itu harus diusut tuntas, karena diduga ada unsur-unsur dugaan perbuatan kesengajaan dimulai dari saat Tender lelang dimana yang melakukan penawaran hanya 1 CV saja yang melakukan penawaran sementara CV atau PT yang ikut jadi peserta nya hanya jadi syarat pendamping aja,yang kedua setelah pekerjaan selesai dan serah terima pekerjaan dari rekanan kedinas terkait, seharusnya jika belum berfungsi maksimal tak boleh di PHO kan saat itu.” tegas Purba.
- BACA JUGA : Warga Resah, Karena Jalan Menuju Kelurahan Tulung Selapan Ulu Masih Belum Sempurna, Berlubang dan Berlumpur
- BACA JUGA : Tambah Kebugaran dan Kesehatan, Polda Sumsel Gelar Olahraga bersama di Depan Mapolda Sumsel
- BACA JUGA : Wakapolda Jabar Tinjau Percepatan Vaksinasi di PT. Royal Abadi Sejahtera Cimahi
Ia menjelaskan, bangunannya hanya seperti yang di foto itu jika dikaji berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir 12 dinyatakan bahwa UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
“Sedangkan pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Kusno saat dikonfirmasi, Senin (21/2/2022) mengatakan, bahwa proyek tersebut tidak menggunakan dokumen AMDAL, melainkan dokumen UKL-UPL/ DPLH dan Pertek Pengelolaan Air Limbah.
Pantauan Mitrapolri.com, pembangunan Ipal tersebut sesuai dengan plank proyek dengan nama paket : Belanja Modal pembangunan IPAL TPA Blang Nangka dengan Nomor kontrak 660/1093/Kontrak /DLH/2021 dengan Nilai kontrak : Rp.1.929.544.000 Pelaksana CV Maha Graha Monalisa.
Liputan : FADLI
