Makassar – Mitrapolri.com |
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Dr. Fachruzal Afandi menilai Revisi Undang-Undang (RUU) Polri belum saatnya direvisi.
Hal itu diungkapkannya saat Kegiatan Focus Group Discussion Revisi UU Polri dan Dampaknya terhadap Sistem Peradilan Pidana dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Selasa 20 Agustus 2024.
“Sebenarnya Revisi UU Polri belum saatnya dilakukan,” ucapnya.
Ia mengatakan banyak hal yang harus dibahas dalam RUU Polri saat ini yang belum diatur dalam KUHAP.
“Hal ini dapat kita lihat dalam Draft RUU Polri seperti Tambahan Kewenangan Penghentian Penyidikan dan/atau Penyelidikan (pasal 16 ayat (1) huruf j) sedangkan dalam KUHAP tidak dikenal penghentian Penyelidikan,” tuturnya.
“Terus masalah tambahan kewenangan melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri tanpa disertai penjelasan yang ketat (pasal 16 ayat (1) huruf q) seharusnya upaya upaya paksa ini dibahas dalam KUHAP bukan dalam RUU Polri dan dengan perintah Pengadilan,” sambutnya.
Ia menambahkan tugas Polri dalam pembinaan hukum nasional (Pasal 14 angka 1 huruf e) hal ini bertentangan dengan kewenangan yang melekat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional KemenkumHAM.
- BACA JUGA : Respons Cepat Personel di TKP Kebakaran Menuai Apresiasi Warga
- BACA JUGA : KIP Nagan Raya Gelar Rakor Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024
- BACA JUGA : Ungkap Kasus dengan SCI Satreskrim Polres Nagan Raya Terima Penghargaan dari Kapolda Aceh Terbaik 1
“Dampak RUU Polri terhadap Sistem Peradilan Pidana di antaranya ; Pengangkatan penyidik PNS dan Khusus (Penyidik KPK, Jaksa) harus mendapatkan rekomendasi dari POLRI. Penyidik PNS dan khusus (Penyidik KPK, Jaksa) harus mendapatkan surat pengantar dari penyidik Polri sebelum mengirimkan berkas ke Penuntut Umum,” pungkasnya.
Hal ini pun berpotensi ketidak paduan proses penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan karena aturan dibuat secara sektoral. Upaya paksa dan penghentian penyelidikan/penyidikan tanpa check and balance serta kontrol pengadilan menjadikan masyarakat terdampak sulit mendapatkan keadilan.
“Berdasarkan pada point point permasalahan di atas, kita merekomendasikan untuk menunda Revisi UU Polri yang dilakukan terburu buru ini , untuk itu perlu dilakukan pembahasan RUU Polri secara cermat Pasca pengesahan RKUHAP dan Cabut pengaturan terkait Hukum Acara Pidana dalam RUU Polri,” tegasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UNHAS Prof. Hamzah Halim, mengatakan revisi UU Polri ini perlu dipikirkan kembali dan rumusan yang baik sehingga menghasilkan produk hukum yang ideal.
“Kita menginginkan FGD revisi UU Polri ini ada sumbangsi pemikiran yang benar tidak bertentangan dengan hukum acara sehingga menghasilkan aturan hukum yang ideal sebagai pedoman Kepolisian yang lebih melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum,” pungkasnya.
Disisi lain, Peneliti Institute For Criminal Justice Reform, Iftitahsari meminta agar Presiden dan DPR RI untuk menunda pembahasan RUU Polri.
“Perdalam substansi soal mekanisme pengawasan (oversight mechanism) dan Komisi III DPR RI untuk memulai proses pembahasan untuk perubahan KUHAP (program legislasi nasional prioritas DPR RI 2024) khususnya terkait semua materi hukum acara dalam RUU Polri, targetkan KUHAP baru harus disahkan sebelum 2 Januari 2026 (KUHP baru mulai berlaku),” tutupnya.
(M.Aris)
