Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com |
Pekerjaan proyek saluran drainase di RW 06 Desa Nutug Kecamatan Citereup, kabupaten Bogor Jawa Barat menuai keluhan dari warga. Pasalnya, Proyek yang bersumber dari anggaran bantuan keuangan insfratruktur Desa tahap 1 Tahun 2025 (BANGKEU) seharusnya dikerjakan langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun pakta dilapangan proyek tersebut malah di kerjakan pihak ke 3 dari CV. ARSY UTAMA PUTRA JAYA. Dinilai memiliki kualitas yang jauh di bawah standar dan diduga tidak sesuai spesifikasi, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat.
Menurut keterangan salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan, iya bang, memang pemasangan drainase tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi dan terlihat jelas kualitas matrial nya tidak memenuhi standarisasi yang sudah di tentukan, karena saya tau bang mana yudit, yang standar dan mana Yudit yang murah bahkan ada yang pecah, kebetulan saya lama ikut di proyek jadi saya tau bang, ujar warga kepada wartawan Rabu 13 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.
- BACA JUGA : Prabowo Gemakan Perang Lawan Mafia, Elang 3 Hambalang Serukan Satgas Masyarakat Jaga Hutan
- BACA JUGA : Bupati Nagan Raya Kukuhkan 72 Anggota Paskibraka Jelang Peringatan HUT ke-80 RI
- BACA JUGA : Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor Dalam Rangka Menyambut HUT RI – 80 Tahun
“Proyek drainase yang memiliki panjang 173 meter ini justru menjadi sorotan warga karena tidak maksimal dalam pelaksanaan nya, bahkan materialnya pun kualitasnya sangat buruk. Yuditnya banyak yang pecah pecah ini menunjukkan bahwa kualitas matrial nya pun diduga asal asalan dan tidak sesuai RAB. Karna jelas dalam RAB 80 x 80 sementara yang di pasang 40 x 60, ini baru 1 poin belum poin poin yang lain”, ujarnya kepada wartawan.
Dalam hal ini kami Warga mendesak pihak APH dan dinas terkait untuk turun tangan meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Kalau kualitasnya seperti ini, kita pertanyakan pengawasan dari CV ARSYA UTAMA PUTRA JAYA dan pertanggungjawaban dari LPM, seperti apa makanisme yang mereka terapkan dalam pelaksanaan proyek ini”, ujar warga dengan nada ketus.
Sedangkan untuk jelas diatur dalam undang-undang 20/2021 pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau kelompok yang merugikan keuangan negara dapat di pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
Warga berharap ada tindak lanjut nyata dari pihak dinas terkait agar proyek infrastruktur lingkungan benar-benar dikerjakan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas kegiatan yang menyisakan masalah.
(RH)
