Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com |
Pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang seharusnya menjadi momentum penguatan birokrasi justru diwarnai gelombang kritik dari kalangan mahasiswa.
Di sela agenda pelantikan para camat, lurah, kepala UPT, dan kepala seksi yang berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam UUI mencuri perhatian publik. Kamis,(21/05/2026).
Aksi tersebut menjadi sorotan lantaran dilakukan tepat saat euforia pelantikan 30 pejabat baru berlangsung di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Mahasiswa menilai, di tengah seremoni pergantian jabatan yang berlangsung khidmat, pemerintah tidak boleh melupakan kewajiban utamanya: pertanggungjawaban kepada rakyat.
Dalam orasinya, massa aksi mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto selaku pemegang kekuasaan pelaksanaan anggaran untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan dan arah kebijakan anggaran daerah.
Tidak hanya itu, mereka juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor sebagai lembaga pengawas anggaran agar menjalankan fungsi kontrol secara maksimal, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.
- BACA JUGA : Luar Biasa! Wartawati Mitrapolri.com Aceh Wisuda S1 Hukum Predikat Cumlaude di USK
- BACA JUGA : Realisasi Pembangunan Jalan di Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Terlaksana dengan Baik
- BACA JUGA : Gudang Kayu “Siluman” di Deli Serdang Disorot, Diduga Jadi Titik Penampungan Kayu Ilegal
“Jangan sampai jabatan hanya menjadi seremoni dan euforia kekuasaan semata. Rakyat butuh bukti kerja, bukan sekadar pelantikan,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga menyoroti bahwa rotasi dan promosi jabatan harus menjadi momentum memperbaiki kualitas pelayanan publik, bukan sekadar pergantian kursi birokrasi. Menurut mereka, pejabat yang baru dilantik harus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dan hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan masyarakat Kabupaten Bogor.
Situasi di sekitar Pendopo Bupati sempat menjadi perhatian karena dua suasana kontras terjadi bersamaan: di dalam ruangan berlangsung prosesi pelantikan penuh formalitas, sementara di luar pagar, suara mahasiswa menggema menuntut akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan terhadap rakyat.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di tengah dinamika politik dan birokrasi, publik terus mengawasi setiap langkah pemerintah. Jabatan, bagi mahasiswa, bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.
(RH)
