Jakarta – Mitrapolri.com |
Anggota DPR-RI asal Aceh Partai PDIP Jamaludin Idham, SH, MH, Senin (24/02/25) dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi XIII dengan Dirjen Imigrasi dan kepala kanwil Dirjen Imigrasi Wilayah Barat.
Dalam RDP tersebut, Jamaludin Idham meminta pemerintah harus serius menangani persoalan pengungsi Rohingya ini yang sering mendarat di Aceh.
“Dari beberapa kasus kedatangan pengungsi Rohingya ini sepertinya ada indikasi keterlibatan oknum tertentu yang berindikasi perdagangan manusia, justru permasalahan nya persoalan Etnis Rohingya ini tidak selesai-selesai di Aceh yang justru membuat kehidupan sosial masyarakat Aceh terganggu”, ujar Jamaludin putra asli Kabupaten Nagan Raya ini.
Lebih lanjut, Jamaludin meminta pemerintah untuk bisa lebih serius menangani persoalan kedatangan pengungsi Rohingya agar mereka tidak lagi memilih Aceh sebagai tujuan utama, karena dari data yang diperoleh sejak beberapa tahun yang lalu pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh lebih dari 2000 orang dan kasus terakhir terjadinya pada Oktober 2024 yang lalu dan ditangani oleh penegak hukum Polda Aceh dan ada yang ditetapkan sebagai tersangka perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia sendiri.
- BACA JUGA : Soal Kisruh SK PLT Sekda, LAKSAMANA Sebut Cuma Mis Komunikasi, “Bek Syeh Syoh Lam Geudong”
- BACA JUGA : Ketua Elang 3 Hambalang Desak Menteri Kehutanan Berantas Mafia Lahan di Riau
- BACA JUGA : Minta Polisi Usut Tuntas Terkait Pengangkatan Sekda Aceh Jika Melanggar Hukum
“Jadi diskusinya bukan lagi tentang bagaimana menangani pengungsi rohinya di aceh, tapi lebih pada bagaimana supaya pengungsi Rohingya tidak datang lagi ke aceh, apa upaya imigrasi dan intansi lainnya secara kolaboratif, baik dengan TNI AL, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Bakamla (badan keamanan laut) dan instansi terkait lainnya, intinya ada solusi yang jelas menghambat lalu lintas keluar masuk rohingya di Aceh. Saya pikir itu pimpinan dan pak dirjen, karena asumsi masyarakat, pengawasan keamanan laut kita itu buruk sekali”, lanjutnya.
“Harusnya pengungsi bisa arahkan balik pada saat dilaut oleh petugas pol air atau instansi lain yang mendeteksi mereka, jangan pada saat sampai di darat Jadi diskusinya bukan lagi tentang bagaimana menangani pengungsi rohinya di aceh, tapi
lebih pada bagaimana supaya pengungsi Rohingya tidak datang lagi ke aceh, apa upaya imigrasi dan intansi lainnya secara kolaboratif, baik dengan TNI AL, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Bakamla (badan keamanan laut) dan instansi terkait lainnya, intinya ada solusi yang jelas menghambat lalu lintas keluar masuk rohinya di Aceh, karena asumsi masyarakat, pengawasan keamanan laut kita itu buruk sekali”, tutup Jamaludin Idham dalam Forum Rapat dengar pendapat ini.
(T. Ridwan)
