Purbalingga, Jateng – Mitrapolri.com
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Bambang Soesatyo menuturkan jelang kontestasi politik nasional, Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024, begitu banyak elemen masyarakat yang menyuarakan pentingnya mewujudkan Pemilu Damai. Ini menyiratkan bahwa ada kekhawatiran Pemilu 2024 menyimpan potensi konflik.
“Setiap elemen bangsa memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjaga iklim yang sejuk dan kondusif. Baik menjelang, pada saat pemilihan, maupun pasca penghitungan suara. Bercermin dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, kita tidak ingin Pemilu menyisakan residu persoalan, dan meninggalkan trauma dan bekas luka yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya,” ujar Bamsoet usai melakukan pengukuhan Saksi dan Kader Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Bambang Soesatyo di Empat Kecamatan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (8/12/23).
Dalam safari politik jelang pemilu dari pagi hingga sore hari, Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bamsoet mengukuhkan ribuan saksi dan kader TPS di empat kecamatan di Purbalingga. Antara lain Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara.
Hadir antara lain Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga Tenny Juliawati dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dwi Nugroho Marsudianto. Hadir pula Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga Dapil 2 Adi Supriyanto, Tri Wahyuni, Edy Rianto, Ahmad Sabani, Slamet, Rini Listyaningsih, Subowo, Siti Zakiyah, Bambang Purnomo, Latifah Istiana, Sakiman dan Mohamad Setiadi. Sementara dari Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga Dapil 3 Uut Triyas Yanuar, Triyanto, Setyaning Yunita, Imam Waris Pambudi dan Desy Setyaningsih.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, bercermin pada beberapa catatan hasil survei, kekhawatiran munculnya residu persoalan di masyarakat memiliki landasan argumentasi yang rasional. Misalnya survei Litbang Kompas pada periode 19-21 Juni 2023, yang mencatat bahwa mayoritas responden atau 56 persen merasa khawatir terjadinya keterbelahan dan polarisasi rakyat pada Pemilu 2024.
- BACA JUGA : 10 Petani Desa Cipaku Ikuti Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan bagi Pembudidaya Ikan
- BACA JUGA : Re-Akreditasi Puskesmas Kutaraya Kayuagung OKI
- BACA JUGA : Kejati Sumut dan PT Medan Didemo, Massa Minta Terdakwa Dugaan KDRT Anggota DPRD Palas Ditahan
“Sebelumnya, jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga menunjukkan bahwa sekitar 70 persen responden merasa khawatir bahwa polarisasi rakyat yang terjadi pada Pemilu 2019, yang melahirkan dikotomi ‘cebong’ dan ‘kampret’, akan kembali terulang pada Pemilu 2024,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, merujuk pada hasil survei Litbang Kompas dirasakan adanya kekhawatiran bahwa Pemilu 2024 berpotensi menyebabkan keterbelahan. Namun survei yang sama juga mengungkapkan, bahwa sekitar 71,6 persen responden percaya, bahwa masyarakat akan tetap bersatu. Artinya, publik meyakini bahwa politik rekonsiliasi pasca Pemilu akan menjadi jalan keluar terbaik untuk menjaga ikatan soliditas kebangsaan kita.
Dalam kaitan ini, setiap upaya untuk membangun iklim politik yang kondusif dan menyejukkan, harus didukung sepenuhnya. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dan strategis untuk menangkal berbagai tantangan internal dalam kehidupan kebangsaan tersebut.
“Saya yakin tidak ada konflik yang tidak bisa diredam dan diselesaikan. Termasuk konflik yang disebabkan oleh kontestasi politik dalam Pemilu. Kuncinya, semua pihak harus mau bersikap dewasa, berfikiran terbuka, dan memiliki komitmen kuat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan,” pungkas Bamsoet.
(BUDI SANTOSO)
