Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar aksi demonstrasi ke kantor BP2JK Aceh, Jum’at 29 Desember 2023.
Aksi itu dilakukan karena banyaknya persoalan pelelangan proyek APBN yang selama ini sarat KKN dan merugikan masyarakat Aceh.
“Gelontoran anggaran dari pemerintah pusat yang semestinya dapat dinikmati Pembangunannya dengan maksimal oleh rakyat Aceh, ternyata harus berakhir ditangan pihak-pihak yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Pengaturan demi pengaturan tender yang terjadi membuat anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN di Aceh tak dapat dimanfaatkan karena mangkrak atau kualitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena indikasi adanya praktek KKN dan pengaturan tender yang dilakoni oleh pihak BPJ2K Aceh sebagai Pelaksana pelelangan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Kondisi pengaturan proyek yang berbau KKN di instansi ini sudah memasuki stadium 4 dan kritis, sudah tak bisa dibiarkan,” ungkap Koordinator Aksi Musda Yusuf.
Yusuf membeberkan sekian banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan lelang di BP2JK Aceh diantaranya :
Pertama, kata Yusuf, berdasarkan hasil investigasi Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) terdapat 5 Paket Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2022 mangkrak diakibatkan selisih harga penawaran pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK Aceh diatas 20% dari pagu anggaran, sehingga tidak lagi sesuai untuk pelaksanaan hingga membuat kegiatan tersebut terbengkalai.
– Proyek Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee di Kabupaten Aceh Utara dengan Pagu Rp. 56.000.000.000,00 dan HPS Rp. 56.000.000.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp. 44.800.000.000,00, Dari perhitungan, terjadi 20% selisih Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp. 11.200.000.000,00 dengan sumber anggarannya APBN 2021 yang di menangkan oleh PT. Rudy Jaya yang beralamat di Jawa Timur. Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82%yang fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan
– Pembangunan Rumah Susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee yang berlamat di Kabupaten Aceh Besar tersebut dan saat ini pembagunannya juga mangkrak. Pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBN 2022ini dimenangkan oleh CV.ASOLON UTAMA, yang berlamat di Kota Banda Aceh. Sementara pagu anggaranya mencapai Rp3.526.524.000,00 dan HPS Rp.3.526.524.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp2.970.417.000,00 jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 16% atau Rp556.107.000,00 . Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan
– Proyek Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Munawwarah yang bersumber dari APBN 2022ini dimenangkan oleh CV.TSARAYA, yang berlamat di Kabupaten Aceh Timur. Dengan pagu anggaran yang mencapai Rp3.412.024.000,00 dan HPS Rp3.412.019.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp2.729.615.200,00. Terjadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 20% atau Rp682.403.800. Sejauh ini, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan keuangan yang telah di terima oleh pihak rekanan 38,58%
– Proyek Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman ini anggaranya bersumber dari APBN 2022. Sementara tendernya dimenangkan oleh CV RAJA MUDA, yang berlamat di Kabupaten Aceh Utara. “Pembangunan tersebut beralamat di Kabupaten Biereun dan saat ini pembagunannya mangkrak. Dengan Pagu Anggaran yang mencapai Rp 4.828.440.000,00 dan HPS Rp 4.823.835.000,00 sedangkan nilai Kontrak Rp3.862.752.000,00 jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah sebesar 20% atau Rp965.688.000 yang. Fakta di lapangan progress pekerjaan baru dikerjakan 35,23% fisik dan 54,60% keuangan telah di terima oleh pihak rekanan.
– Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah (Kampus Putri) yang anggarannya bersumber dari APBN 2022. Pekerjaan ini dimenangkan oleh CV.RAMAI JAYA yang berlamat Kota Banda Aceh, proyek tersebut berlokasi di Kabupaten Bieruen. Pagu anggaran Proyek tersebut mencapai Rp. 4.828.440.000,00 dan HPS Rp. 4. 828.440.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp.3.862.752.000,00, jadi terjadi 20% selisih kontrak dari Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp965.688.000. Fakta dilapangan, progres pekerjaan baru dikerjakan baru 66,67 %. Fisik dan keuangan yang sudah di cairkan 31.03 % dan saat ini pembagunannya juga mangkrak.
- BACA JUGA : Kapolda Sulsel Kunjungi Ponpes As’adiyah Sengkang, Beri Bantuan dan Program Langsung untuk Santri
- BACA JUGA : Kabur dari Kamp di Pidie, Sembilan Etnis Rohingnya Ditemukan Berkeliaran di Aceh Utara
- BACA JUGA : Polrestabes Medan Ungkap 14 Kasus Menonjol Sepanjang 2023
Kedua, lanjut Yusuf, BP2JK Aceh kembali menetapkan satu pemenang untuk 3 Paket pekerjaan dengan nilai puluhan milyar rupiah yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan sehingga kuat dugaan ada pengaturan tender yang sarat KKN dalam pelelangan di BP2JK Aceh selama ini. Ketiga pekerjaan yang di menangka PT AP itu adalah:
– Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar;
– Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar;
– Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.
Ketiga, Pokja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Kementrian PUPR tentang penetapan PT FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran RP.34.394.783.000.
Diketahui bahwa PT. FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak tanggal 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status Sertifikasi Badan Usaha (SBU) nya sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023. Sehingga dapat dilihat bahwa BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dan menetapkan perusahaan pemenang yang SBU nya sudah mati.
“Melihat semakin kritis dan sadisnya indikasi KKN Pelelangan Proyek APBN di BP2JK Aceh dan memeriksa Pokja-pokja BP2JK Aceh, Kami mendesak KPK untuk turun langsung mengusut indikasi KKN yang sudah begitu lama dibiarkan itu,” teriak Yusuf dalam orasinya.
Pendemo juga meminta Kepala BP2JK Aceh jangan bermain politik dalam menjalankan tugas pelelangan APBN, karena dapat mencoreng citra profesionalitas dan independensi instansi pemerintahan serta merusak nama baik Kementerian PUPR RI;
Mahasiswa juga mendesak Irjen Kementerian PUPR RI segera melakukan investigasi dan memerintahkan BP2JK Aceh membatalkan pemenang tender sejumlah paket Kegiatan yang bermasalah sebagai mana disebutkan diatas.
” Kami juga secara tegas meminta Bapak Menteri PUPR RI untuk segera mencopot Kepala BP2JK Aceh karena selama ini telah menjadikan lembaga itu sarang mafia proyek dan jauh dari kata profesionalitas dalam bekerja,” tegasnya.
Aksi tersebut berjalan dengan lancar dan tertib, setelah melakukan orasi dan menyampaikan pernyataan sikapnya di Kantor BP2JK Aceh mahasiswa bergerak membagikan selebaran kepada masyarakat.
(BUKHARI)
