Pekanbaru, Riau – Mitrapolri.com |
Ketua Elang 3 Hambalang Riau, Pebriyan Winaldi, melontarkan gagasan berani. Ia mengusulkan agar Dirjen Bea dan Cukai dinaikkan pangkatnya menjadi setara jenderal bintang empat, demi memperkuat kewenangan dalam memberantas praktik mafia yang selama ini diduga merugikan negara, khususnya di sektor rokok dan tekstil.
Menurut Pebriyan, langkah ini penting untuk memperkuat posisi Bea Cukai di lapangan agar tidak mudah diintervensi atau diintimidasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar.
“Kalau Dirjen Bea Cukai sudah bintang empat, biar gampang sikat beking mafia. Selama ini banyak kebocoran di rokok dan tekstil. Itu semua ujung-ujungnya merugikan rakyat dan negara,” tegas Pebriyan di Riau, Senin (20/10/2025).
- BACA JUGA : Peduli Pendidikan, PT Green Palma Riau Jaya Bantu MDTA Muzdalifah Rp10 Juta
- BACA JUGA : Polri Ungkap 38.934 Kasus Narkoba, Sita 197 Ton Barang Bukti Sepanjang Januari-Oktober 2025
- BACA JUGA : Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar
Ia juga menyerukan agar Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto turut mendukung penguatan lembaga Bea dan Cukai, baik dalam hal struktur, moral, maupun personel lapangan.
“Kapan perlu, militer merah putih perkuat lagi personel Bea Cukai. Biar makin solid dan disegani. Negara harus bangkit, jangan sampai terus bocor di depan mata,” ujarnya.
Pernyataan ini mendapat sorotan karena menyentuh isu sensitif soal kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai dan impor barang tekstil ilegal yang selama ini disebut-sebut menjadi salah satu sumber kerugian fiskal terbesar.
Pebriyan menegaskan, usulannya bukan soal pangkat semata, melainkan simbol penguatan wibawa negara dalam menghadapi jaringan ekonomi gelap yang kerap dilindungi kepentingan tertentu.
“Negara harus kuat di lapangan. Kalau penegak di bawah lemah, mafia makin berani. Sudah saatnya pemerintah gaspol demi rakyat,” pungkasnya.
Dengan gaya bicara tegas dan nasionalis, Pebriyan berharap gagasan ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk mereformasi sistem pengawasan Bea dan Cukai serta menutup celah-celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini menggerogoti APBN.
(Red/tim)
