Pekanbaru, Riau – Mitrapolri.com |
Elang 3 Hambalang, Pebriyan Winaldi, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait dugaan ketidakjelasan pengelolaan aset perkebunan yang telah disita negara. Pebriyan juga meminta pembentukan tim independen untuk mendata ulang kerugian negara dan menelusuri status perkebunan pasca penyitaan.
“Saya minta Presiden membentuk tim independen yang bisa menelusuri aset-aset ini. Harus ada kejelasan apakah kebun yang disita ini benar-benar dikelola negara, atau justru masih dipanen dan dinikmati oleh oknum tertentu. Kalau memang disita, kenapa malah ditelantarkan? Kalau tidak dikelola dengan baik, seharusnya dikembalikan ke rakyat atau dijadikan kawasan hutan kembali,” tegas Pebriyan.
Aset Sitaan yang Dipertanyakan
Beberapa aset yang disita oleh Kejaksaan Agung terkait kasus PT Duta Palma Group di Riau antara lain:
Kebun sawit dan bangunan di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dikuasai oleh PT Palma Satu.
Kebun sawit di Desa Payaguan, Kecamatan Gansal, dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari.
Kebun sawit di Desa Danau Rambai, Kecamatan Gansal, dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari.
Kebun sawit di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, dikuasai oleh PT Banyu Bening Utama.
Kebun sawit di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, dikuasai oleh PT Seberida Subur.
- BACA JUGA : PT Padasa Mangkir dari Mediasi BPN, Warga Ancam Gelar Aksi Besar-Besaran
- BACA JUGA : Elang 3 Hambalang Minta Polda Riau Tangkap Haji Alwi, Diduga Terlibat Korupsi Rp 1 Triliun Dana Panen Sawit Masyarakat Senama Nenek
- BACA JUGA : Elang 3 Hambalang Desak Kejaksaan Tangkap Ramli, Pelaku Perusakan Hutan di Riau
Dasar Hukum Pengelolaan Aset Sitaan untuk Kepentingan Rakyat
Menurut Pebriyan, aset-aset yang telah disita seharusnya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menyoroti beberapa dasar hukum yang bisa menjadi pegangan:
1. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
– Artinya, jika kebun sawit ini disita negara, harus dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah dibiarkan atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
– Pasal 50 mengatur bahwa aset yang telah disita dapat digunakan untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada masyarakat yang terdampak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
– Jika aset sitaan berupa perkebunan sawit tidak dikelola dengan baik, seharusnya dikembalikan menjadi kawasan hutan untuk pemulihan lingkungan hidup.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
– Mengatur pemanfaatan kembali lahan yang tidak digunakan untuk kepentingan konservasi atau pemberdayaan masyarakat.
Tuntutan untuk Pemerintah
Pebriyan menegaskan bahwa tim independen yang diusulkan harus memiliki kewenangan untuk:
✔️ Mengaudit kembali nilai kerugian negara akibat kasus ini.
✔️ Memastikan status kebun sawit yang telah disita – apakah benar-benar dikelola negara atau masih dipanen oleh oknum.
✔️ Mengusulkan solusi terbaik, apakah kebun ini akan dikembalikan ke rakyat melalui reforma agraria atau dikonservasi kembali menjadi kawasan hutan.
“Kita mohon kepada Presiden Prabowo, bantu rakyat! Jangan sampai aset negara ini dikuasai oknum tertentu. Jika benar-benar disita, segera urus. Jangan dibiarkan liar atau jadi sapi perah orang-orang yang mencari keuntungan sendiri,” tutup Pebriyan.
(Jaka)
