Pekanbaru, Riau – Mitrapolri.com |
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus bergerak melakukan penertiban terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan, koperasi, hingga perorangan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Elang Tiga Hambalang Riau, Pebriyan Winaldi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Satgas PKH. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang dinilainya berani mengambil langkah strategis demi menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam Indonesia.
“Kami mendukung penuh program Satgas PKH. Ini langkah nyata menyelamatkan aset negara dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup,” tegas Pebriyan kepada Mitrapolri.com di Pekanbaru, Senin (28/4/25).
Pebriyan menuturkan, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, penertiban akan difokuskan pada aktivitas pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya yang melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, maupun hasil hutan bukan kayu, khususnya di Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung.
- BACA JUGA : Diduga Tutupi Pengolahan Kebun Sawit Ilegal dan Abaikan Upaya Presiden Prabowo Subianto dalam Penertiban Kawasan Hutan, Manager Kebun Bukit Tujuh PTPN 4 PalmCo Regional 1 Tri Imido Sumartoto Bungkam Saat Dikonfirmasi
- BACA JUGA : Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Riau Mendukung Program Satgas PKH dan Mengapresiasi Presiden
- BACA JUGA : Ketua DPP Elang 3 Hambalang Desak APH Menyelidiki Secara Menyeluruh Dugaan Kepemilikan Lahan Hutan Lindung oleh Bupati Kampar
“Ada banyak kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal tanpa izin, baik oleh korporasi besar, koperasi, maupun individu. Ini jelas melanggar hukum dan merugikan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pebriyan menegaskan bahwa keberadaan Satgas PKH bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama di Provinsi Riau yang banyak dirugikan oleh aktivitas perusahaan nakal dan ilegal.
“Satgas PKH harus menjadi kekuatan baru yang bersinergi dengan semua pihak. Dengan ketegasan ini, kita tidak hanya menyelamatkan hutan, tapi juga masa depan bangsa. Ini momentum untuk membangun tata kelola kehutanan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan,” sambung Pebriyan.
Ia berharap, keberhasilan Satgas PKH bisa menjadi model nasional dalam penertiban kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam di seluruh Indonesia.
“Kalau hutan kita rusak, masa depan anak cucu kita terancam. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal kelangsungan hidup. Maka kita harus bersatu, berjuang, dan mendukung sepenuhnya langkah Satgas PKH,” pungkasnya.
(Red/tim)
