Nagan Raya, Aceh – Mitrapolri.com |
Persoalan kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh APEL Green Aceh, Senin(10/11) untuk membahas hasil pemantauan lapangan terhadap aktivitas PLTU dan timbunan fly ash and bottom ash (FABA). Diskusi ini menyoroti tiga persoalan utama, yakni kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), keberadaan timbunan FABA di sekitar ruang hidup masyarakat, serta pembuangan air bahang dari operasional PLTU.
FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya, Puskesmas Padang Rubek, serta mahasiswa. Pertemuan ini menjadi ruang untuk mempertemukan temuan pemantauan lapangan APEL Green Aceh dengan data dan perspektif instansi terkait, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan data lanjutan yang diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan di sekitar PLTU Nagan Raya.
Salah satu perhatian utama dalam diskusi adalah data kesehatan dari Puskesmas Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir. Berdasarkan surat Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Nomor 400.7/732/2026 tertanggal 4 November 2026, tercatat sebanyak 372 kasus ISPA selama Januari hingga Oktober 2026 di wilayah kerja puskesmas tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 kasus tercatat selama Agustus hingga Oktober 2026. Secara bulanan, kasus ISPA mengalami peningkatan dari 25 kasus pada Agustus menjadi 43 kasus pada September, sebelum turun menjadi 31 kasus pada Oktober. Meskipun rata-rata kasus pada periode Agustus–Oktober, yakni 33 kasus per bulan, lebih rendah dibandingkan rata-rata Januari–Juli yang mencapai 39 kasus per bulan, lonjakan pada September tetap menjadi bagian penting yang perlu dicermati dan ditelusuri lebih lanjut.
APEL Green Aceh memandang bahwa angka tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri pembangkit listrik. Namun, data yang tersedia saat ini belum cukup untuk menjelaskan apakah kasus ISPA memiliki keterkaitan dengan aktivitas PLTU atau faktor lingkungan lainnya. Data tersebut juga belum dilengkapi dengan informasi asal desa atau dusun pasien, kelompok umur, jenis ISPA, maupun perbandingan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, angka kasus ISPA perlu ditindaklanjuti melalui kajian kesehatan masyarakat yang lebih mendalam, bukan sekadar dicatat sebagai angka kunjungan pelayanan kesehatan. Diperlukan data yang lebih terperinci untuk mengetahui distribusi kasus secara geografis, pola kejadian dari waktu ke waktu, serta kemungkinan faktor risiko yang berkontribusi terhadap gangguan kesehatan pernapasan masyarakat.
Ketersediaan data tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi persoalan kesehatan secara lebih tepat, termasuk apabila diperlukan pemeriksaan kualitas udara ambien dan pemantauan paparan partikulat di sekitar kawasan PLTU dan permukiman warga.
Selain ISPA, data Dinas Kesehatan juga mencatat 53 kasus penyakit kulit selama Januari–Oktober 2026. Sebanyak 23 kasus di antaranya terjadi pada Agustus–Oktober. Dari keseluruhan kasus tersebut, 34 kasus tercatat sebagai dermatitis, termasuk dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak yang tidak spesifik. Khusus periode Agustus–Oktober, terdapat 14 kasus dermatitis kontak dari total 23 kasus penyakit kulit.
Temuan ini turut menjadi perhatian dalam diskusi, meskipun dokumen kesehatan yang tersedia belum menjelaskan faktor pemicu maupun hubungan penyakit kulit dengan kondisi lingkungan di sekitar PLTU. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengidentifikasi kemungkinan faktor paparan, kondisi sanitasi, kualitas air, serta faktor lain yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat.
Timbunan FABA Berada Dekat Rumah, Sawah, dan Masjid
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan timbunan FABA di sejumlah lokasi sekitar kawasan PLTU. Berdasarkan tiga kali pemantauan lapangan yang dilakukan APEL Green Aceh pada 3 Agustus, 7 September, dan 18 Oktober 2026, ditemukan timbunan FABA di Peunaga Cut Ujong, Gampong Darat, serta kawasan sekitar kampus STAIN/STAI.
Di Gampong Darat, tim pemantau menemukan material FABA ditumpuk di area persawahan dan berada berdampingan dengan rumah warga. Pada pemantauan 7 September, tim juga mendokumentasikan aktivitas truk pengangkut yang keluar dari PLTU 3–4 (PT Meulaboh Power Generation) dan mengantre untuk membongkar muatan di sekitar masjid. Sementara pada pemantauan 18 Oktober, material timbunan di lokasi tersebut belum diratakan dan permukaannya tampak ditutupi batu serta kerikil.
Di Peunaga Cut Ujong, tim mencatat timbunan FABA yang terlihat sangat luas melalui pemantauan udara menggunakan drone pada Agustus. Pada pemantauan Oktober, tim melihat timbunan tersebut tampak lebih tinggi dibandingkan pengamatan sekitar satu bulan sebelumnya. Adapun di sekitar kampus STAIN/STAI, pemantauan September menunjukkan timbunan yang semakin banyak dan meluas, meskipun pada sebagian area telah ditutupi batu kecil.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan pengawasan FABA, terutama terkait lokasi penimbunan, metode penumpukan, kondisi alas timbunan, sistem pengelolaan air limpasan, serta potensi paparan terhadap lingkungan di sekitarnya.
APEL Green Aceh menegaskan bahwa keberadaan timbunan di dekat rumah, persawahan, masjid, dan kawasan pendidikan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pengelolaan FABA tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan atau pemindahan material, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses penanganannya memenuhi ketentuan lingkungan dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun ekosistem.
Hingga pemantauan dilakukan, tim belum memperoleh hasil pengujian laboratorium terhadap material FABA, tanah, maupun air di sekitar lokasi timbunan. Tinggi dan volume timbunan juga belum diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, belum tersedia dasar ilmiah yang memadai untuk menyatakan kondisi timbunan tersebut aman ataupun tidak aman bagi lingkungan.
Karena itu, diperlukan verifikasi lapangan bersama instansi terkait, pengukuran volume timbunan, pemeriksaan kondisi alas dan saluran air, serta pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium melalui laboratorium yang terakreditasi. Hasil pengujian tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Air Bahang PLTU Tercatat hingga 40,5°C
Selain persoalan kesehatan dan FABA, FGD juga membahas hasil pemantauan suhu air bahang atau air buangan panas dari operasional PLTU Nagan Raya. Dalam pemantauan pada 3 Agustus dan 18 Oktober 2026, APEL Green Aceh mencatat adanya perbedaan suhu pada sejumlah titik pengamatan.
Pada pemantauan 3 Agustus, suhu air yang tercatat di pipa pembuangan PLTU 3–4 mencapai sekitar 30°C, sedangkan pada titik 1 pembuangan PLTU 1–2 tercatat sekitar 40°C dan titik 2 38°C. Selanjutnya, pemantauan pada 18 Oktober mencatat suhu 39,2°C pada titik pertama di sekitar pembuangan PLTU 1–2. Pada dua titik berikutnya yang berjarak sekitar satu kilometer, suhu tercatat masing-masing 30°C dan 31°C. Pengukuran ulang pada sore hari di sekitar pembuangan PLTU 1–2 menunjukkan suhu mencapai 40,5°C.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan suhu yang cukup besar antara titik pembuangan dan titik pengamatan berikutnya. Namun, data pemantauan tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pencemaran termal karena belum dilengkapi dengan pengukuran suhu air penerima sebagai pembanding, pengujian kualitas air, maupun analisis kesesuaian terhadap baku mutu yang berlaku.
Meskipun demikian, suhu air buangan yang mencapai 40,5°C merupakan kondisi yang perlu diperiksa lebih lanjut. Pembuangan air bahang ke badan air berpotensi memengaruhi kondisi fisik dan ekologis perairan apabila tidak dikelola sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, diperlukan pemantauan berkala dengan titik, waktu, dan metode pengukuran yang konsisten, disertai pemeriksaan parameter kualitas air yang relevan.
APEL Green Aceh mendorong instansi lingkungan hidup untuk memastikan pengawasan terhadap pengelolaan air bahang dilakukan secara terukur dan transparan. Pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual badan air penerima, sehingga penilaian terhadap dampak pembuangan air bahang tidak hanya didasarkan pada pengamatan visual maupun pengukuran suhu sesaat.
Dorong Kolaborasi dan Keterbukaan Data Antarinstansi
Melalui FGD ini, APEL Green Aceh menekankan bahwa persoalan kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar PLTU Nagan Raya tidak dapat ditangani secara terpisah. Data kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan perlu dibaca bersama informasi kualitas lingkungan, sementara temuan lapangan mengenai timbunan FABA dan air bahang harus ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan Dinas Kesehatan, DLHK, dan Puskesmas Padang Rubek dalam diskusi menjadi penting untuk membangun koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan dan Puskesmas diharapkan dapat memperkuat penyediaan data kesehatan masyarakat, sedangkan DLHK perlu memastikan verifikasi dan pengawasan terhadap pengelolaan FABA serta pembuangan air bahang sesuai ketentuan lingkungan hidup.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah kebutuhan tindak lanjut turut menjadi perhatian, di antaranya penyediaan data kesehatan bulanan dari tahun-tahun sebelumnya, rincian asal desa atau dusun pasien, distribusi umur, jenis ISPA, serta kejelasan definisi kasus yang dicatat sebagai kunjungan maupun kasus baru. Data November dan Desember 2026 juga perlu dilengkapi setelah tersedia.
Sementara itu, terhadap persoalan FABA dan air bahang, diperlukan verifikasi kondisi lapangan, pengukuran dan pengambilan sampel lingkungan, serta pengujian laboratorium dengan parameter yang disepakati bersama. Hasil pemantauan juga perlu disusun secara berkala agar perkembangan kondisi di sekitar PLTU dapat diketahui dan dievaluasi.
APEL Green Aceh menegaskan bahwa kegiatan pemantauan dan FGD ini bukan dimaksudkan untuk membangun tuduhan atau menarik kesimpulan sebelum tersedia bukti ilmiah yang memadai. Sebaliknya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat yang tinggal berdampingan dengan aktivitas pembangkit listrik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, bagaimana risiko kesehatan yang mungkin dihadapi, dan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka. Ketika data yang tersedia belum mampu menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan adanya pengukuran, pengujian, serta keterbukaan informasi.
APEL Green Aceh berharap FGD ini menjadi langkah awal bagi koordinasi dan tindak lanjut yang lebih konkret, sehingga persoalan ISPA, pengelolaan FABA, dan pembuangan air bahang di sekitar PLTU Nagan Raya tidak berhenti sebagai temuan pemantauan, tetapi memperoleh penanganan yang jelas, terukur, dan berpihak pada keselamatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
(T. Ridwan, S.H)
