Samosir, Sumut – Mitrapolri.com |
Peletakan batu pertama pembangunan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Samosir di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menjadi momentum politik-organisasi yang menegaskan kembali orientasi PDI Perjuangan untuk membangun partai yang dekat dengan rakyat.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, keberadaan kantor partai tidak boleh berhenti sebagai simbol kelembagaan ataupun sekadar pusat aktivitas internal. Kantor DPC harus hadir sebagai rumah rakyat, ruang terbuka untuk menerima aspirasi, menggumuli persoalan masyarakat, membangun kaderisasi, serta melahirkan gagasan dan kepemimpinan yang berpijak pada kebutuhan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Hasto saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir, Sabtu (15/8/2026). Hasto hadir bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon, jajaran pengurus DPD dan DPC, kader, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta tokoh masyarakat.
Kantor Partai sebagai Infrastruktur Politik Rakyat
Hasto menempatkan pembangunan kantor DPC dalam perspektif yang lebih luas. Menurutnya, kantor partai merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara partai politik dengan masyarakat.
Kantor tersebut nantinya memiliki fungsi organisasi, antara lain sebagai pusat konsolidasi, kaderisasi, rekrutmen politik dan pendidikan kepemimpinan. Namun, seluruh fungsi tersebut harus memiliki orientasi akhir pada kepentingan publik, khususnya kemampuan partai menyerap, mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme demokrasi.
“Ketika kita membangun kantor DPC PDI Perjuangan bukan sekadar rumah rakyat, bukan sekadar suatu rumah untuk konsolidasi menggodok aspek-aspek strategis agar rekrutmen politik, kaderisasi, pendidikan kepemimpinan, kemudian bagaimana kita membuat aspirasi rakyat menjadi keputusan-keputusan publik itu dijalankan di kantor partai ini,” ujar Hasto.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur partai tidak semata-mata dapat diukur dari aspek fisik bangunan. Nilai strategisnya justru terletak pada sejauh mana kantor tersebut mampu menjadi ruang interaksi politik yang demokratis dan terbuka bagi masyarakat.
Tidak Boleh Menjadi Simbol Politik yang Elitis
Hasto juga memberikan penekanan mengenai pentingnya keberpihakan politik terhadap kelompok masyarakat yang menghadapi ketidakadilan.
Ia mengingatkan agar pembangunan kantor partai tidak menciptakan jarak baru antara struktur politik dan rakyat. Sebaliknya, kantor DPC harus menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung dan memperoleh pendampingan politik dalam koridor demokrasi dan hukum.
“Kantor partai harus memancar suatu semangat keberpihakan kepada rakyat miskin, kepada rakyat yang diperbodohkan oleh sistem, oleh kekuasaan. Sehingga sering terjadi ketidakadilan. Jangan sampai kita membangun kantor partai, tapi berjarak dengan rakyat. Justru dengan kantor partai inilah kita semakin menyatu dengan kekuatan rakyat,” tegas Hasto.
Dalam konteks politik demokrasi, keberadaan kantor partai dengan demikian tidak hanya memiliki fungsi administratif. Kantor partai dapat menjadi infrastruktur politik masyarakat, yakni tempat berlangsungnya dialog, pendidikan politik, kaderisasi dan artikulasi kepentingan publik.
Hasto juga menekankan pentingnya ruang bagi perbedaan pendapat. Menurutnya, demokrasi membutuhkan dialog dan pertukaran gagasan sehingga perbedaan tidak semata-mata dipandang sebagai konflik, melainkan dapat menjadi sumber lahirnya gagasan politik yang lebih baik.
- BACA JUGA : Rapat Konsolidasi PJPM DPD Kabupaten Bogor: Perkuat Soliditas, Kemandirian dan Kepedulian kepada Masyarakat
- BACA JUGA : Sambut HUT RI ke-81, Rumkit Bhayangkara Polda Kalteng Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat di CFD
- BACA JUGA : KPKM RI: Penghargaan Adhi Bhayangkara Anti-Manipulatif untuk AKP Sandi Riz Akbar, Simbol Integritas Penegakan Hukum
“Dalam peletakan batu pertama ini kami mengingatkan pentingnya kantor partai agar nantinya ketika ini berjalan menjadi rumah rakyat. Rakyat yang diperlakukan tidak adil bisa datang ke sini. Ini juga harus menjadi suatu ruang untuk membangun kepemimpinan intelektual,” tutur Hasto.
Rapidin: Dibangun dengan Semangat Gotong Royong
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Rapidin Simbolon menjelaskan bahwa pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir akan melibatkan kader partai melalui semangat gotong royong.
Rapidin menyampaikan bahwa pembangunan kantor partai juga diarahkan untuk dilakukan di sejumlah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara, termasuk Langkat dan Nias.
Menurut Rapidin, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, bahwa kantor partai harus menjadi pusat konsolidasi sekaligus rumah rakyat, tempat kader dan masyarakat bersama-sama menggumuli berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
“Seluruh kantor permanen partai harus semakin meneguhkan dan menegaskan komitmen partai untuk menangis dan tertawa bersama rakyat. Kantor partai tidak boleh menjadikan partai eksklusif, berjarak dengan rakyat,” tegas Rapidin.
Ia menambahkan, pembangunan kantor-kantor partai di Sumatera Utara pada akhirnya harus memiliki orientasi terhadap kepentingan rakyat.
“Rakyat menjadi alasan dan tujuan berdirinya kantor-kantor partai, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Dari Samosir untuk Konsolidasi Politik Kerakyatan
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menjelaskan bahwa Hasto Kristiyanto dalam kunjungannya ke Samosir turut didampingi Djarot Saiful Hidayat, Johannes Oberlin Lumban Tobing dari BBHR Pusat, Guntur Romli, Anwar Saragih, Aryo Seno Bagaskoro, Monang Sinaga, Markus Junianto Sihaloho dan Kusnadi.
Rombongan DPP PDI Perjuangan tiba di Samosir pada Sabtu (15/8/2026) dan kembali ke Jakarta pada Minggu (16/8/2026) untuk mengikuti persiapan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sekolah Partai PDI Perjuangan, kawasan Lenteng Agung.
Peletakan batu pertama Kantor DPC PDI Perjuangan Samosir pada akhirnya bukan sekadar agenda pembangunan fisik. Momentum tersebut membawa pesan politik yang lebih substantif: kantor partai harus memiliki fungsi sosial dan demokratis, menjadi tempat rakyat bersuara, kader ditempa, gagasan dibangun, serta kepemimpinan politik dilahirkan.
Di tengah kawasan Danau Toba yang memiliki sejarah dan identitas sosial-budaya yang kuat, pembangunan kantor partai tersebut juga menjadi simbol konsolidasi politik yang diarahkan untuk tetap berpijak pada realitas kehidupan masyarakat.
Ukuran keberhasilan kantor partai, sebagaimana pesan yang disampaikan dalam momentum tersebut, bukan semata-mata pada kemegahan bangunannya. Ukurannya adalah seberapa dekat partai dengan rakyat, seberapa terbuka ruang dialognya, seberapa kuat kaderisasinya, dan seberapa nyata keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir diharapkan tidak sekadar berdiri sebagai bangunan organisasi, tetapi tumbuh sebagai rumah politik rakyat—ruang konsolidasi, pendidikan demokrasi, kaderisasi dan perjuangan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional.
(Ricardo)
