Palangka Raya, Kalteng – Mitrapolri.com|
Dunia pers di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berkembang seiring dinamika informasi publik yang semakin kompleks. Namun, masih ada anggapan keliru di tengah masyarakat bahwa wartawan hanya diwakili oleh satu atau dua organisasi tertentu khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. (29/01/2026)
Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, Kalteng memiliki banyak organisasi wartawan yang sah dan aktif, masing-masing dengan peran dan kontribusinya sendiri.
Selain organisasi-organisasi yang lebih dulu dikenal publik, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), terdapat pula organisasi wartawan yang lain seperti Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) yang secara konsisten membangun profesionalisme wartawan di daerah.
Keberagaman organisasi pers ini mencerminkan semangat demokrasi dan kebebasan berserikat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tidak ada satu pun organisasi yang memonopoli status wartawan atau mengklaim sebagai satu-satunya representasi pers.
IPJI hadir sebagai wadah bagi wartawan dan penulis yang menempatkan kompetensi, etika jurnalistik, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama.
Melalui kegiatan internal, peningkatan kapasitas, serta dorongan sertifikasi kompetensi, IPJI menegaskan bahwa kualitas wartawan ditentukan oleh karya dan kepatuhan pada kode etik, bukan oleh atribut organisasi semata.
- BACA JUGA : Disela Kunker di Polres Gumas, Wakapolda Kalteng Salurkan Bansos untuk Petani
- BACA JUGA : Menuju Polri 2045, Wakapolda Kalteng Ajak Personel Polres Gunung Mas Adaptif dan Responsif
- BACA JUGA : Wakil Ketua III DPRD Kalteng Tegas Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Ketua IPJI Kalimantan Tengah, Pickroul Hidayad menegaskan bahwa keberadaan banyak organisasi wartawan seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan kekuatan ekosistem pers.
“Pers yang sehat lahir dari keberagaman, bukan penyeragaman. Selama wartawan bekerja sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, maka hak dan kedudukannya sama di mata hukum,” ujar Pickrol tegas.
Fenomena maraknya organisasi wartawan di Kalteng sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat dan lembaga publik agar lebih cermat membedakan antara wartawan profesional dan oknum yang mengatasnamakan pers untuk kepentingan pribadi. Indikatornya bukan hanya pada organisasi, melainkan pada legalitas media, karya jurnalistik, dan etika kerja.
Dengan banyaknya organisasi wartawan, masyarakat justru diuntungkan karena memiliki lebih banyak sumber informasi, sudut pandang, serta kontrol sosial terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, IPJI berdiri sejajar sebagai bagian dari pers nasional, ikut menjaga marwah jurnalisme di Kalimantan Tengah.
Ke depan, sinergi antarsesama organisasi wartawan dinilai lebih penting dibanding perdebatan soal siapa yang paling berhak disebut pers. Sebab, pada akhirnya, pers hadir bukan untuk saling meniadakan, tetapi untuk menjadi corong kepentingan publik.
(4n5)
