Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Ketua PRIDE (Perkumpulan Rakyat Inisiatif Daerah untuk Empowerment) Aceh, Mulyadi, mengeluarkan pernyataan keras menolak wacana kerja sama pengelolaan empat pulau di wilayah Aceh Singkil yang ditawarkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Ia mendesak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), untuk menutup pintu rapat-rapat terhadap segala bentuk kompromi yang melemahkan posisi Aceh dalam sengketa batas wilayah tersebut.
“Ini bukan soal kerja sama antarprovinsi. Ini soal marwah, kedaulatan, dan harga diri Aceh. Kami mendesak Mualem untuk tidak tergoda oleh tawaran Sumut yang sejatinya mengaburkan hak historis dan administratif Aceh atas empat pulau itu,” tegas Mulyadi, Sabtu (7/6/2025).
Mulyadi menilai tawaran pengelolaan bersama adalah bentuk manipulasi politik yang secara halus hendak mengaburkan kepemilikan wilayah. Ia menegaskan, rakyat Aceh tidak pernah memberikan mandat untuk negosiasi wilayah, melainkan menuntut kejelasan dan pengembalian penuh atas pulau-pulau yang secara hukum dan sejarah merupakan bagian dari Tanah Rencong.
- BACA JUGA : DPP Elang Tiga Hambalang Riau Ucapkan Terimakasih kepada Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra Serahkan Dua Sapi Jumbo untuk Warga Bojong Koneng
- BACA JUGA : Korem 102 Pjg Gelar Ibadah Shalat Idul Adha dan Qurban
- BACA JUGA : Sabang Potong 43 Ekor Sapi dan 3 Kerbau Meugang Hari Raya Idul Adha
“Aceh tidak sedang butuh kerja sama semu. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menegakkan hak dan mempertahankan batas wilayah sebagaimana diatur dalam kesepakatan tahun 1992. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar,” ujar Mulyadi.
Ia juga menyindir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dianggap tidak menghormati proses hukum dan sejarah dengan langsung mengajukan skema pengelolaan bersama. Menurutnya, langkah itu justru memperkeruh suasana dan berpotensi menimbulkan konflik baru antarwarga di perbatasan.
“Sumut seharusnya introspeksi, bukan malah bermain narasi kerja sama. Ini bukan wilayah abu-abu. Ini wilayah Aceh, dan sudah seharusnya dikembalikan tanpa syarat,” tegasnya lagi.
Mulyadi menegaskan bahwa PRIDE Aceh bersama elemen masyarakat sipil lainnya akan terus mengawal isu ini dan menolak segala bentuk kompromi yang tidak berpihak pada prinsip keadilan dan konstitusionalitas.
“Kami ingatkan, jangan ada langkah politik yang mengabaikan suara rakyat”, pungkas Mulyadi dengan nada serius.
(Bukhari)
