Aceh Timur – Mitrapolri.com |
Ketua LBH Iskandar Muda Aceh Muhammad Nazar, SH mendesak Sekretariat KIP Aceh Timur segera periksa seluruh Ketua PPK yang ada di Kecamatan Aceh Timur terkait dugaan Penyelewengan dana Pelantikan dan Bimtek Pantarlih serta dana Verifikasi Faktual.
Nazar menyebutkan, hampir seluruh PPK di Aceh Timur melakukan penyelewengan dan penggelapan dana tersebut, salah satunya adalah SB Ketua PPK Kecamatan Nurussalam, di duga Dana tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan tidak dibagikan kepada yang berhak, ujar Nazar kepada media Kamis 14 November 2024.
Informasi ini diperoleh dari PPS kecamatan Nurussalam yang namanya diminta untuk tidak dipublikasi. Dalam informasi tersebut seluruh PPS kecamatan Nurussalam diminta untuk mengumpulkan uang guna keperluan Pelantikan dan Bimtek Pantarlih di kecamatan saat itu.
- BACA JUGA : 298 Personil Satlinmas Sabang Siap Amankan Pilkada Serentak 2024
- BACA JUGA : Kota Sabang Raih Juara 1 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Aceh
- BACA JUGA : Geng Motor Serang Warkop Mie Aceh di Delitua, Rampas 1 Sepeda Motor
“Kami para PPS sekecamatan Nurussalam sampai saat ini, tidak menerima biaya Pelantikan dan Bimtek Pantarlih, pada saat itu kami gunakan Dana Operasional PPS, sampai sekarang biaya tersebut tak kunjung dikembalikan, padahal kami mengetahui bahwa pihak Sekretariat KIP Aceh Timur telah mencairkan dua dana kegiatan melalui Ketua PPK”, sebut PPS.
Nazar menambahkan, Penyerahan keuangan yang diserahkan oleh Sekretariat KIP Aceh Timur melalui Ketua PPK itu menyalahi aturan dasar, UU Pemilu dan PKPU, dimana para PPK bertugas untuk melaksanakan segala tahapan pilkada yang diatur dalam regulasi, bukan malah mengurusi keuangan yang seharusnya dikelola oleh sekretariat PPK kecamatan.
Nazar selaku Advokat Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) mengingatkan Sekretariat KIP Aceh Timur dan SB selaku ketua PPK Nurussalam untuk segera mengembalikan kedua dana tersebut.
“Jika dalam waktu dekat dana tersebut tak kunjung diberikan kepada seluruh PPS Nurussalam, Kita akan melaporkan keduanya yaitu Sekretariat KIP dan PPK atas dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Kekuasaan dan Penggelapan,” tutup Nazar.
(Fadly P.B)
