Pematang Siantar, Sumut – Mitrapolri.com|
Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) secara resmi telah menyampaikan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait dugaan ketidakterbukaan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pengembangan perpustakaan salah satu SMA Negeri di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, menyampaikan bahwa pengaduan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan dan data awal yang menunjukkan adanya alokasi anggaran dengan nilai cukup signifikan, yaitu sebesar Rp1.283.116.604, yang bersumber dari Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2024 serta Tahap I Tahun Anggaran 2025.
Menurut KPKM RI, pengelolaan anggaran lintas tahap dan lintas tahun tersebut semestinya dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara, termasuk kejelasan perencanaan, realisasi kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
“Sebelum melaporkan perkara ini ke KPK, kami telah menempuh upaya administratif dengan menyampaikan Nota Keberatan Hukum dan Somasi Administratif Tingkat Lanjutan kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini, belum diperoleh klarifikasi yang memadai,” ujar Hunter.
- BACA JUGA : Judi Togel Beroperasi Terbuka di Wilayah Hukum Polres Asahan, Aparat Diminta Bertindak
- BACA JUGA : PERWIRA Resmi Launching KSB, Perkuat Solidaritas Wartawan Independen di Purbalingga
- BACA JUGA : Pebriyan Winaldi: Elang 3 Hambalang Riau Jadi Mata dan Telinga Presiden Prabowo
KPKM RI menegaskan bahwa pengaduan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, khususnya di sektor pendidikan, agar pengelolaan anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu layanan pendidikan.
Melalui pengaduan tersebut, KPKM RI berharap KPK RI dapat melakukan penelaahan, klarifikasi, dan langkah penindakan sesuai kewenangan hukum apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dimaksud.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK RI dan siap memberikan klarifikasi tambahan apabila diperlukan,” tutup Hunter.
Informasi Status Pengaduan di KPK RI:
Nomor Aduan: A-20251200914
Judul Pengaduan: **Dugaan Penggunaan Anggaran BOSP untuk Pengembangan Perpustakaan (Tahap I & II TA 2024 serta Tahap I TA 2025)Dugaan Penggunaan Anggaran BOSP salah satu SMA Negeri di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
Kategori: Pengaduan Masyarakat
Tanggal Pengaduan: 17 Desember 2025
Status: Pengaduan Baru
Tahap: Menunggu verifikasi dan penelaahan awal oleh KPK RI.
(Ricardo)
