Aceh Timur, Aceh – Mitrapolri.com
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh (YLBH Iskandar Muda Aceh) Muhammad Nazar, SH, mendesak Kapolres Aceh Timur, angar menuntaskan kasus ganti rugi tanah untuk pembangunan gedung SMA Negeri 2 Simpang Ulim.
“Sekarang dari hasil investigasi kasus ini belum selesai dan masih di tangani tim penyidik di Polres Aceh Timur”, ujar Nazar kepada sejumlah Wartawan di Banda Aceh, Senin (10/7/2023).
Nazar menyebutkan, Polres Aceh Timur sudah memanggil sejumlah pihak terkait pengadaan dan pembebasan lokasi tanah yang akan dibangun SMA Neg 2 Simpang Ulim, Aceh Timur Provinsi Aceh.
Menurut Nazar, pemanggilan sejumlah pihak titak terlepas terhadap tindak lanjut adanya dugaan mark up harga tanah yang sempat viral di media beberapa waktu lalu.
Keuchik Lampoh Rayeuk, Hidayatullah kepada wartawan saat di konfirmasi beberapa waktu lalu membenarkan bahwa dirinya bersama perangkat Desanya telah di panggil Polres Aceh Timur.
Penyidik sudah panggil sejumlah pihak untuk diminta keterangan waktu itu. Geusyik mengakui benar dirinya dipanggil penyidik Polres Aceh Timur terkait masalah pengadaan dan pembayaran harga tanah SMA Neg 2 Simpang Ulim.
“Selain Keuchik dan perangkat Desa, kabar nya juga ada beberapa pihak lain yang turut dipanggil yaitu mantan Keuchik, Imum Mukim, mantan Camat Simpang Ulim dan pihak Capdin Pendidikan Aceh wilayah Aceh Timur, ini kita desak penyidik harus umumkan kasus ini”, desak Nazar.
Kita ketahui seperti Nurdin, mantan Keuchik Lampoh Rayeuk saat di konfirmasi oleh wartawan sebelumnya, mengaku dirinya turut dipanggil pihak Polres Aceh Timur.
“Saya telah hadir ke Polres Aceh Timur memenuhi panggilan sebagai saksi, terkait proses jual beli tanah, sebab saat saya masih menjabat sebagai keuchik pada tahun 2018,” jelas Nurdin, kepada Wartawan.
“Namun sejauh ini pihak Polres Aceh Timur, belum memberikan pernyataan resmi terkait proses penyelidikan terhadap dugaan adanya mark up harga tanah dalam proses penilaian dan penetapan NJOP yang dilakukan oleh KJPP, maka kita mintak kasus ini harus segera dituntaskan”, desak Nazar.
Mengutip dari beberapa media, pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan SMA 2 Simpang Ulim, selain dugaan mark up harga yang cukup melambung terhadap NJOP yang ditetapkan oleh KJPP asal Medan Sumatra Utara, penempatan lokasi tanah di sinyalir sarat kepentingan dan permainan, indikator nya terhadap penempatan lokasi tanah yang tidak memenuhi standar kelayakan.
- BACA JUGA : Pimpin Upacara Pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2023, Kapolda Sulsel: Patuhi Aturan Berlalu Lintas
- BACA JUGA : Polda Bangka Belitung Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Menumbing Tahun 2023
- BACA JUGA : Peringati Hari Pahlawan Nasional Pongtiku Ke 21, Kapolres: Mari Kita Korbankan Semangat Juang Dalam Hidupan Sehari-hari
Sebagaimana diketahui, Dinas Pendidikan Aceh mengalokasikan biaya pengadaan tanah sebesar Rp 4 milyar sumber APBA tahun 2021 dengan luas lahan 15000 m2 atau 1,5 ha.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berdomisili di Medan Sumut, menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp, 200, 000 per meter, dengan nilai total pembayaran lebih kurang Rp, 3,160 milyar.
Nazar, menilai penetapan lokasi dan penilaian harga NJOP oleh KJPP sangat janggal serta terindikasi adanya mark up harga.
Penilaian harga NJOP yang dilakukan KJPP sangat janggal dan aneh, sebab harga tanah naik drastis dan melambung tinggi dalam rentan 4 tahun.
Sumber lain juga menyebutkan hasil investigasi baru baru ini terungkap bahwa berdasarkan AJB tahun 2018, harga tanah tersebut dengan luas 1,5 ha, seharga Rp 60 juta yang dibeli oleh AB dari pemilik pemilik tanah dasar berinisial K, sedangkan harga tanah tahun 2021 yang dinilai oleh KJPP Rp 200 ribu lebih.
Berdasarkan AJB tahun 2018 harga tanah 1,5 ha Rp 60 juta, sementara NJOP yang ditetapkan KJPP tahun 2021 sebesar Rp 200 ribu lebih per meter.
Anehnya beber Nazar, di dokumen tanda terima uang harga tanah yang di terima K, selaku pemilik/ penjual tanah sebesar Rp 222,500,000, dari Pembeli yang berinisial AB, sementara informasi sebelum nya tanah tersebut dengan luas 15,000 m2, di jual Rp 350 juta.
Kita menduga ada konspirasi dan permainan harga yang cukup mencolok dalam penetapan NJOP yang dilakukan oleh KJPP, menaikkan harga yang cukup fantastis itu dilakukan tidak berdiri sendiri, pasti adanya kongkalikong oknum oknum tertentu dan ini sudah direncanakan dari awal.
Akibat dugaan mark up harga tanah tersebut berpotensi kerugian uang negara milyaran rupiah. Nazar minta lembaga penegak hukum untuk mengusut secara tuntas demi menyelamatkan uang negara.
“Kita akan terus mengawal kasus tersebut sampai sejauh mana prosesnya, walaupun sebelum nya kita berencana melaporkan kasus ini ke Kajati Aceh atau Kejagung RI. Namun karena sudah di tindaklanjuti pihak Polres Aceh Timur, maka kita tunggu proses yang sedang berjalan”, sebut Nazar.
(FADLI)
