Siantar, Sumut – Mitrapolri.com
Lembaga Pemantau Keuangan Negara – Tindak Pidana Korupsi (LPKN -Tipikor) akhirnya melayangkan surat klarifikasi kepada mantan Kepala Sekolah (kasek) SMK NEGERI 1 Pematangsiantar, Janner Manullang perihal pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa ( BOS) tahun anggaran 2020 dan 2021 yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Informasi tersebut disampaikan Ramot C. Saragih, SH, didampingi tim nya, kepada kru media, Kamis, (30/11/2023), di kota Pematangsiantar, Sumut.
“Untuk memeroleh informasi yang benar, pihak LPKN – Tipikor sudah melakukan upaya untuk bertemu langsung dengan mantan kepsek SMK Negeri 1 Pematangsiantar, J. Manullang. Namun usaha yang dilakukan tidak berhasil mengingat beliau sudah pindah tugas menjadi kepala sekolah SMK Negeri 2 pematangsiantar. Sehingga pihak LPKN-Tipikor melayangkan surat klarifikasi” ungkapnya.
Ramot mengatakan adapun indikasi dugaan penyimpangan adalah Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pedoman Belajar dari Rumah yang mewajibkan kepada seluruh peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh atau Daring sehingga tentunya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya operasional sekolah.
Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada SMK Negeri 1 Pematangsiantar pada Tahun 2020 dalam penggunaannya yang cukup besar yaitu Rp.1.945.600.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tahun 2021 dalam penggunaannya juga cukup besar yaitu Rp.1.984.800.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
Pada Tahun 2022 yaitu Rp.1.818.328.477 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan kondisi kegiatan pembelajaran dilakukan melalui daring atau jarak jauh.
- BACA JUGA : Polisi Ungkap Identitas Pengemudi Mobil Masuk Saluran Irigasi di Kemangkon
- BACA JUGA : Tahapan Kampanye Dimulai, Polres Tuban Tingkatkan Patroli di Kantor KPU, Bawaslu dan Gudang Logistik
- BACA JUGA : Polda Sumut Gerebek Pangkalan Pengoplos Gas Elpiji Bersubsidi, Tetapkan 2 Tersangka
Bahwa dari uraian dimaksud diatas terkait Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah disalurkan Pemerintah kepada Sekolah SMK Negeri 1 Pematangsiantar mulai tahun 2020 sampai 2022, kami duga dana Bantuan tersebut tidak terlaksana 100% sebab kegiatan proses belajar mengajar dan ekstrakurikuler pada saat itu dilakukan pembelajaran melalui jarak jauh atau Daring.
Bahwa untuk itu kami mengharapkan kepada Bapak agar dapat melakukan klarifikasi kepada kami atas hasil Investigasi dan Informasi yang telah kami terima.
Bahwa apabila Bapak tidak dapat memberikan Klarifikasi kepada kami, maka dengan berat hati kami akan menyampaikan hasil investigasi/informasi kami ini kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat menindaklanjuti atas dugaan temuan kami ini, sesuai dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 Tentang tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Lebih lanjut, Ramot mengatakan pada hari Rabu, (29/11/2023), disaat pihaknya mendatangi kepsek Janner Manullang untuk klarifikasi terkait surat mereka, tetapi beliau tidak bersedia menerima team LPKN Tipikor, dan mengutus anggotanya bidang humas bermarga Simanjuntak, menyampaikan bahwa kepsek tidak bersedia untuk klarifikasi dan menganjurkan LPKN Tipikor mengirimkan surat ke SMK Negeri 1 Pematangsiantar, agar kepsek SMK Negeri 1 Pematangsiantar yang menjabat saat ini yang akan memanggil beliau.
“Aneh tapi nyata, ada apa, kok tidak mau secara langsung memberikan klarifikasi ke LPKN -Tipikor terkait penggunaan dana BOS di SMK Negeri 1 Pematangsiantar. Kondisi ini akan kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Kacabdis pendidikan Wilayah VI,” tegasnya.
(RICARDO)
