Oleh : Pegiat Tambang di Aceh Jaya
Saat ini kemajuan teknologi sangat tergantung pada ketersediaan sumber energi yang sangat besar dan bahan dasar untuk menciptakan produk dalam menunjang kebutuhan manusia. Pertambangan merupakan entitas bisnis bergerak dalam bentuk pengelolaan sumber daya mineral.
Namun aktivitas pertambangan harus mengaplikasikan praktik ramah lingkungan dan studi ilmiah pada seluruh tahapan proses pertambangan baik eksplorasi eksploitasi pengelolaan maupun pasca pertambangan. Sehingga dapat meminimalisir atau mencegah dampak negatif pada lingkungan yang timbul akibat aktivitas penambangan dan merupakan tanggung jawab dari sebuah perusahaan pertambangan.
Selama puluhan tahun masyarakat dianggap obyek pembangunan sehingga masyarakat lokal hanya menjadi penonton pembangunan itu. Hampir tidak menikmati hasil sama sekali. Para pengusaha menganggap sudah ada izin presiden, izin gubernur, izin bupati, izin camat, izin kepala desa dan tokoh masyarakat, sudah dianggap syah. Kadang cara-cara lama dengan memobilisasi aparat ikut menekan rakyat agar mengikuti rencana tersebut.
Selama ini, saat pembangunan sampai beroperasinya pembangunan masyarakat lokal sebagian besar hanya sebagai penonton dan sebagian kecil sebagai tukang sapu, sekuriti dan lain-lain. Sebagai contoh pembangunan INDUSTRI, pertambangan, infrastruktur dan lain-lain, bisa terlihat langsung bahwa sebagian besar yang bekerja dari luar, masyarakat lokal sebagai pegawai rendahan. Hampir tidak ada yang di level pimpinan.
Saat pihak industri ditanya KENAPA PEGAWAI banyak dari luar? Kata pihak industri “Kualitas pendidikan masyarakat lokal sangat rendah dan etos kerjanya mengkhawatirkan pabrik”.
- BACA JUGA : Panglima KPA dan Tokoh Masyarakat Aceh Jaya Sangat Mendukung Investor Tambang Batu Bara
- BACA JUGA : Upacara Hari Ibu ke-96, Polda Sumut Mengukuhkan Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045
- BACA JUGA : Dinsos Aceh Utara Evaluasi dan Akan Laporkan ke Provinsi TKSK Geureudong Pase Soal Dugaan Penggelapan Dana BPNT
Kecemburuan sosial muncul seiring dengan bertambahnya penduduk lokal yang hampir tidak punya kesempatan bekerja di tempat mereka lahir dan dibesarkan. Munculnya dampak dari aktivitas pembangunan seperti misalnya pabrik mengeluarkan limbah yang menimbulkan debu, bau memyengat dan lain-lain akan memicu ketidak senangan penduduk sekitar, apalagi saat pencemaran terjadi ada korban, ada kerusakan dan ada kerugian. Ini akan lebih memicu ketidaksukaan penduduk lokal pada industri tersebut.
Paradigma menganggap rakyat jadi obyek harus diubah, rakyat harus dijadikan subyek. Ini sesuai nawa cita pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Waktunya memberlakukan rakyat sebagai subyek pembangunan ikut menentukkan kebijakan yang akan dilakukan, termasuk penyiapan sumber daya masyarakat lokal. Harapannya begitu pembangunan tata ruang selesai, masyarakat siap berpartisipasi.
Sebagai contoh pemerintah berencana melakukan penambangan Emas atau bantu bara di suatu kawasan dan biasanya butuh waktu tahunan untuk proses eksplorasi sampai produksi. Ini kesempatan Pemerintah daerah bekerjasama dengan investor penambang tersebut, yaitu dengan membuat kursus pelatihan atau pengembangan SMK khusus untuk mengisi kebutuhan industri ekstraktif emas dan batu bara tersebut. Pemerintah juga bisa menyekolahkan pemuda ke sekolah industri pertambangan dan pengolahan tambang tersebut, dan batu bara kepala daerah yang didukung DPRD menyiapkan anggaran menyekolahkan masyarakatnya dan MOU dengan perguruan tinggi seperti di Indonesia.
Harapannya begitu penambangan tersebut terbangun, SDM lokal siap mengisi SDM yang dibutuhkan industri tersebut. Apa yang dilakuka kepala daerah dan DPR kepada rakyatnya bisa menjadi investasi dan bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Dan semua orang senang selamanya.
Maka adanya itikat kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyatnya, bagaimana mengelola SDA yang benar-benar berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, Wabil khusus Aceh. Ini adalah semangat baru yang sinergi antara bapak Presiden dengan bapak Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh yang terpilih.
(Bukhari)
