Lhokseumawe, Aceh – Mitrapolri.com |
Organisasi Mahasiswa (Ormawa) IAIN Lhokseumawe menggelar konferensi pers untuk menyatakan penolakan mereka terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 mendatang. Kegiatan yang diadakan di jibie kopi kota Lhokseumawe ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga Ormawa serta sejumlah mahasiswa yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut.
Dalam konferensi pers yang berlangsung dengan penuh semangat, Ketua DEMA IAIN Lhokseumawe, Allam Thoriq menyampaikan bahwa kenaikan PPN sebesar 12% akan memberatkan masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah kebawah yang masih dalam kondisi ekonomi yang terbatas.
“Kami melihat bahwa kenaikan PPN ini justru akan menambah beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Allam.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang masih belum sepenuhnya stabil.
- BACA JUGA : Polres Ogan Ilir Gelar Doa Bersama, Press Release Akhir Tahun dan Bakti Sosial dengan Awak Media
- BACA JUGA : Minta Hentikan Proses seleksi Kepala BPMA, YARA Gugat Gubernur ke PTUN
- BACA JUGA : Jelang Malam Pergantian Tahun, 6 Titik Pengalihan Arus Lalin dan 13 Kantong Parkir di Medan
“Saat ini, banyak masyarakat yang mengandalkan usaha dagang untuk bertahan hidup. Jika PPN naik, harga barang dan jasa akan semakin tinggi, yang tentu saja akan membuat kehidupan semakin sulit bagi kami,” tambahnya.
Ketua SEMA IAIN Lhokseumawe Muhammad Anil Alwi juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan kebijakan yang lebih pro-rakyat, yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara, namun juga memperhatikan daya beli masyarakat yang semakin menurun.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk aksi, Ormawa IAIN Lhokseumawe berencana menggelar aksi damai pada kamis 2 Januari 2025, sebagai lanjutan dari penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN tersebut dengan terus mengawal isu melalui forum diskusi dan media sosial sehingga aksi ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
(Fadly P.B)
