ACEH – MITRAPOLRI.COM
Tender Paket Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dana APBN tahun 2023 terancam gagal, pasalnya sejak paket ini diumumkan tanggal 22 Desember 2022 pada Laman LPSE Kementrian PUPR sudah mencapai 180 hari tapi belum ada tanda tanda paket ini dimulai pekerjaannya.
Sebagaimana diketahui pada awalnya Pokja BP2JK Provinsi Aceh menetapkan PT.BRAHMAKERTA ADIWIRA Nilai Penawaran Rp.52.129.783.000,-.
Setelah melewati masa sanggah dan Sanggah banding masuk laporan masayarakat dimana PT. BRAHMAKERTA ADIWIRI pernah diputuskan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Gedung BUMD Pemda Riau PT.Bumi Siak Pusako BSP tahun 2022 yang lalu. Pada tanggal 21 Maret Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi ulang lalu menetapkan PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA Nilai Penawaran Rp.54.400.000.000,-
Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum untuk mengakali Perusahaan yang di sewa atau lebih populer pinjam bendera maka Pihak Perusahaan menetapkan Pimpinan Cabang dimana paket pekerjaan di Tender.
Pertanyaannya apakah Pimpinan Cabang yang ditunjuk untuk menandatangani Kontrak atau menandatangani Surat Penawaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- BACA JUGA : Dipindahkan Dapil Secara Sepihak Caleg Golkar Nagan Raya Ngaku Kecewa
- BACA JUGA : Polres Labuhanbatu Hadirkan dan Operasikan Perpustakaan Keliling, Guna Tingkatkan Minat Baca Anak
- BACA JUGA : UPT-KPH Kuansing Kembali Menyita Satu Unit Excavator yang Sedang Merambah Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuah
Akte Perubahan yang dibuat Notaris tanpa didaftarkan pada Kemenkum HAM dianggap tidak Sah. Tanggung jawab seluruh resiko dan akibat yang ditimbulkan dibebankan kepada Direksi yaitu Direktur atau Direktur Utama.
Pada kasus Paket Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh kepada PPK diminta untuk lebih serius dan meneliti kembali apakah waktu yang tersisa masih mencukupi, mengingat waktu yang sudah terbuang percuma mencapai 180 hari.
Sebagaimana terjadi pada banyak kasus pekerjaan pemenang tender tidak melaksanakan sendiri akan tetapi menjual kembali kepada pihak ketika seperti dikenal dengan istilah TO Take Over. Dalam aturan tender pihak pemenang tender tidak dibenarkan mensub kontrakkan seluruh pekerjaan kecuali pekerjaan sepesialis atau subkontrak yang diatur oleh undang undang.
Bisa dibayangkan jika seluruh pekerjaan dijual kepada pihak ketika atau di Take Over maka nilai pekerjaan semakin berkurang setelah dikurangi PPN, dan Keuntungan maka ril dilapangan Dana hanya tersisa 30 atau 35% lagi. Pertanyaannya apakah cukup dengan Anggaran 30-35% mampu diselesaikan dengan mutu yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.
Untuk meminimalisir segala kemungkinan yang akan terjadi maka kami meminta paket pengaman pantai kota Meulaboh sebaiknya dibatalkan saja. Sudah banyak pekerjaan mangkrak meskipun PPK memberikan tambahan waktu sesuai dengan undang undang tapi tetap saja pekerjaannya tidak mampu diselesaikan.
Kepada Pokja BP2JK Provinsi Aceh kami nilai tidak profesinal dalam menetapkan calon pemenang tender, faktanya banyak hasil Evaluasi ditinjau ulang. BP2JK sekarang sangat mudah di intervensi oleh kekuatan diluar sistem. BP2JK sangat lemah dan tidak ada ketegasan.
Sumber : Nasruddin Bahar
Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh LPLA
(BUKHARI)
