Jakarta – Mitrapolri.com
Penulis:
Hartanto Boechori
Ketua Umum PJI
Persatuan Jurnalis Indonesia
Mabes Polri Akan Segera Bertindak,
Beberapa waktu lalu viral di ratusan media siber, pernyataan sikap saya agar Kapolri dan jajaran serta semua Ponggawa Negara yang berwenang agar segera menindak dugaan penjarahan hutan dan illegal logging oleh PT CSS di Kalimantan Tengah.
Tak lama setelah itu ternyata jajaran Kementerian Kehutanan, Tim KPH Murung Raya, cepat dan sigap segera meninjau lokasi yang dilaporkan dan benar menemukan dugaan penjarahan hutan di luar konsesi PT.CSS. Saya dan rekan rekan anggota PJI pun mengapresiasi kesigapan dan kecepatan jajaran Kementerian Kehutanan melakukan tugasnya terkait dugaan penjarahan hutan itu dan lagi lagi tulisan saya viral diberitakan ratusan media siber Nasional.
Di kesempatan yang sama, saya juga meminta Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim beserta jajaran dan semua Ponggawa Negara yang terkait dan berwenang, agar bahu membahu segera menindak tegas PT CSS atau siapapun yang melakukan penjarahan hutan dan illegal logging karena merugikan Negara dan masyarakat yang terdampak.
- BACA JUGA : Peduli Palestina, BEM UNBP Salurkan Donasi
- BACA JUGA : Pastikan Tidak Ada Kelangkaan, Babinsa Kodim 0103/Aceh Utara Cek Ketersedian Gas LPG Bersubsidi
- BACA JUGA : Polres PALI Limpahkan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana
22 November, Saya mendapatkan dokumen resmi ditanda tangani Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya (BPHL Wilayah X Palangka Raya), Benny Soedirman Fitriantono, S.Hut. bernomor S. 516/BPHLX-3/2023. Pada intinya disebutkan, PT Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS) telah melakukan kegiatan penebangan hutan di luar wilayah konsesinya dan berarti telah melakukan penjarahan hutan yang bukan haknya dan melakukan kejahatan illegal logging. Surat ditembuskan ke berbagai jajaran Kementerian Kehutanan sampai Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta.
Selanjutnya BPHL Wilayah X Palangka Raya diperintahkan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah untuk menindak pelanggaran yang ditemukan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pun telah membentuk Tim Gabungan untuk menindak.
Saat ini Tim Gabungan telah bekerja sejak 23 November sampai 28 November 2023, terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPHL Wilayah X Palangka Raya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya dan KPH Murung Raya.
Kabar baiknya lagi, informasi yang saya terima, Mabes Polri akan segera bertindak dan menurunkan Timnya. Bravo Polri!
Semua keberhasilan itu tak bisa dilepaskan dari kerja keras dan kerja cerdas Advokat Lukas Santoso. Tepatnya Dr. (c) Lukas Santoso, S.H., M.H., M.M., M.Si. Pimpinan sekaligus pemilik Kantor Advokat Lukas Santoso & Partners, Surabaya, Jawa Timur
(PJI/Erwanto/Erwansyah)
