Mitra Polri
Minggu, November 22, 2026
No Result
View All Result
  • Polri
    • Mabes
    • Polda
    • Polres
    • Polsek
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Polres
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • DIY
  • Bali
  • NTB
  • NTT
  • Lintas Provinsi
  • Polri
    • Mabes
    • Polda
    • Polres
    • Polsek
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Polres
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • DIY
  • Bali
  • NTB
  • NTT
  • Lintas Provinsi
No Result
View All Result
Mitra Polri
No Result
View All Result
  • Polri
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • Lintas Provinsi
  • Mitra Polri TV
  • Kriminalitas
  • Nasional
  • Peristiwa
Home Provinsi Aceh
Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh dan seluruh Kejaksaan Negeri di Aceh memberikan klarifikasi terbuka mengenai peran, batas kewenangan, serta ruang lingkup pendampingan terhadap kegiatan dan proyek yang dilaksanakan dinas-dinas pemerintah.

Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh dan seluruh Kejaksaan Negeri di Aceh memberikan klarifikasi terbuka mengenai peran, batas kewenangan, serta ruang lingkup pendampingan terhadap kegiatan dan proyek yang dilaksanakan dinas-dinas pemerintah.

TTI Desak Kejaksaan Buka Terang Peran Pendampingan Proyek Dinas: Jangan Jadikan Nama Kejaksaan Tameng Pengadaan

by mitrapolri.com
19 Agustus 2026 | 15:24 WIB
in Aceh

Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |

Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh dan seluruh Kejaksaan Negeri di Aceh memberikan klarifikasi terbuka mengenai peran, batas kewenangan, serta ruang lingkup pendampingan terhadap kegiatan dan proyek yang dilaksanakan dinas-dinas pemerintah.

TTI menilai klarifikasi tersebut mendesak karena istilah “didampingi Kejaksaan”, “dikawal Kejaksaan”, atau “masuk Pengamanan Pembangunan Strategis” semakin sering digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Kondisi itu berpotensi membangun persepsi keliru di tengah masyarakat seolah-olah proyek yang telah mendapat pendampingan Kejaksaan otomatis aman, benar, dan tidak lagi boleh dipersoalkan.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa nama besar institusi Kejaksaan tidak boleh dijadikan tameng oleh pejabat pemerintah untuk menutup ruang kritik dan pengawasan publik.

ADVERTISEMENT

“Kalau setiap kali publik mempertanyakan suatu proyek lalu jawabannya ‘sudah didampingi Kejaksaan’, maka Kejaksaan harus menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya yang didampingi. Jangan sampai nama Kejaksaan justru dipakai untuk membungkam kritik terhadap pengadaan barang dan jasa.”

Menurut TTI, masyarakat berhak mengetahui apakah pendampingan Kejaksaan hanya menyangkut aspek hukum dan mitigasi risiko, atau apakah Kejaksaan turut masuk dalam pembahasan HPS, spesifikasi teknis, metode pengadaan, pemilihan penyedia, negosiasi harga, pelaksanaan kontrak, volume pekerjaan hingga kualitas hasil pekerjaan.

TTI mengingatkan bahwa tanggung jawab atas sebuah proses pengadaan tetap berada pada pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPTK maupun penyedia tidak boleh melemparkan tanggung jawab kepada Kejaksaan hanya karena suatu kegiatan pernah mendapat pendampingan.

TTI: Pendampingan Bukan Sertifikat Bebas Korupsi

ADVERTISEMENT

TTI menegaskan bahwa pendampingan Kejaksaan bukan sertifikat bebas korupsi, bukan hasil audit, dan bukan pula jaminan bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai aturan.

Karena itu, TTI meminta seluruh pejabat pemerintah berhenti menggunakan kalimat “sudah didampingi Kejaksaan” sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat mengenai transparansi proyek.

“Kalau proyeknya bersih, tidak perlu berlindung di balik nama Kejaksaan. Buka saja dokumennya. Buka KAK, HPS, spesifikasi, kontrak, penyedia, volume dan hasil pekerjaannya. Transparansi adalah jawaban paling sederhana.”

TTI menilai justru proyek yang memperoleh pendampingan aparat penegak hukum seharusnya menunjukkan standar transparansi yang lebih tinggi, bukan sebaliknya menjadi proyek yang sulit diawasi masyarakat.

Jangan Sampai Pendampingan Menimbulkan Konflik Persepsi

TTI juga mengingatkan pentingnya menjaga jarak yang jelas antara fungsi pendampingan dan kewenangan pengambilan keputusan dalam pengadaan.

Apabila batas tersebut tidak dijelaskan secara terbuka, TTI khawatir akan muncul persepsi bahwa keputusan teknis maupun keputusan pemilihan penyedia mendapatkan restu aparat penegak hukum.

ADVERTISEMENT

“Ini berbahaya. Pokja dan PPK harus independen menjalankan kewenangannya. Jangan sampai penyedia merasa ada proyek tertentu yang ‘sudah dikawal’, sehingga menimbulkan efek psikologis bagi peserta lain atau masyarakat yang ingin melakukan pengawasan,” ujar TTI.

TTI meminta Kejaksaan memperjelas bahwa pendampingan tidak boleh dimaknai sebagai intervensi terhadap proses pemilihan penyedia dan tidak menghapus tanggung jawab pejabat pengadaan.

TTI Minta Daftar Proyek Pendampingan Dibuka

Untuk menghindari simpang siur, TTI mendorong Kejaksaan membuka secara proporsional informasi mengenai:

– kegiatan atau proyek pemerintah yang mendapatkan pendampingan atau pengamanan;

– dinas/instansi yang mengajukan permohonan;

– ruang lingkup pendampingan;

– tahapan kegiatan yang didampingi;

– serta batas tanggung jawab Kejaksaan terhadap proyek tersebut.

TTI menilai keterbukaan itu bukan untuk melemahkan Kejaksaan, tetapi justru melindungi marwah institusi Kejaksaan agar namanya tidak digunakan oleh pihak lain untuk melegitimasi proses pengadaan yang belum tentu sepenuhnya bersih.

Peringatan Keras TTI

TTI menegaskan akan tetap melakukan pemantauan terhadap paket-paket pengadaan pemerintah, termasuk terhadap proyek yang disebut-sebut mendapatkan pendampingan Kejaksaan.

“Jangan ada anggapan proyek yang didampingi Kejaksaan menjadi wilayah steril dari pengawasan publik. Uang yang digunakan tetap uang rakyat. Kalau ada red flag, TTI tetap akan membongkarnya. Kalau ada dugaan penyimpangan, tetap harus diuji. Pendampingan tidak boleh berubah menjadi tameng kekebalan.”

TTI berharap Kejaksaan memberikan penjelasan terbuka agar tidak terjadi penyalahgunaan nama institusi Kejaksaan oleh pejabat maupun pihak penyedia.

“Kami menghormati fungsi Kejaksaan dalam pencegahan. Tetapi TTI juga akan berdiri tegas menjaga agar fungsi pendampingan tersebut tidak dipelintir menjadi legitimasi politik atau administratif terhadap proyek yang bermasalah. Kejaksaan harus berdiri sebagai penjaga hukum, bukan stempel pembenar sebuah proyek.”

(Bukhari)

Share9SendShare

Berita Terkait

Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati,
Aceh

Yulindawati Kritik Mualem: Kepemimpinan Patriarkis, Utamakan Keluarga, dan Sarat Dugaan KKN

21 November 2026 | 08:10 WIB

Banda Aceh, Aceh - Mitrapolri.com | Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf...

Read more
Koordinator Gerakan Rakyat Anti Maksiat (GRAM), Teuku Ridwan, S.Sos SH
Aceh

Koordinator GRAM Apresiasi BKD DPRK Nagan Raya

20 November 2026 | 08:04 WIB

Nagan Raya, Aceh - Mitrapolri.com | Koordinator Gerakan Rakyat Anti Maksiat (GRAM), Teuku Ridwan, S.Sos SH memberikan Apresiasi dan penghargaan...

Read more
puluhan emak-emak menggelar aksi damai mengawal sidang paripurna sejak pagi. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tegakkan Syariat Islam di Bumo Nagan Raya" dan "Kepada Pimpinan Partai PPP pecat kadernya yang mesum".
Aceh

Sah!! Skandal di Rumdis, Ketua DPRK Nagan Raya Diberhentikan

19 November 2026 | 18:49 WIB

Nagan Raya, Aceh - Mitrapolri.com | Rapat paripurna DPRK Nagan Raya memberhentikan Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan...

Read more
Ilustrasi foto
Aceh

Kasus Dugaan Khalwat Ketua DPRK Nagan Raya Harus Tuntas, Mertua Angkat Bicara

19 November 2026 | 06:33 WIB

Nagan Raya, Aceh - Mitrapolri.com | H. Tarmizi Saleh atau Haji Midi, ayah Intan Keumala Tanzil yang merupakan istri Ketua...

Read more

Berita Terkini

Sumatera Utara

Jelang HUT ke-5 KPKM RI, Hunter D. Samosir dan AKP Irwanta Sembiring Satukan Semangat: Perangi Narkoba, Selamatkan Generasi Bangsa

21 November 2026 | 15:46 WIB
Aceh

Yulindawati Kritik Mualem: Kepemimpinan Patriarkis, Utamakan Keluarga, dan Sarat Dugaan KKN

21 November 2026 | 08:10 WIB
Kalimantan Tengah

Antisipasi Bencana saat Musim Hujan, Kapolresta Palangka Raya bersama Wali Kota Tinjau Pemukiman Rawan Banjir 

21 November 2026 | 08:07 WIB
Kalimantan Tengah

Sinergi bersama Pemkot Palangka Raya, Polda Kalteng Tanam 500 Bibit Pohon Belangiran di Lahan Bekas Karhutla Jalan Soekarno

21 November 2026 | 07:59 WIB
Sumatera Selatan

Polsek Tanjung Raja Ungkap Penggelapan Mobil Senilai Rp120 Juta, Tersangka Terjerat Kasus Narkotika

21 November 2026 | 07:56 WIB
Kalimantan Tengah

Sinergi Green Policing Polda Kalteng dan Pemko Palangka Raya, Kapolresta Hadiri Kegiatan di Jalan Ir. Soekarno

21 November 2026 | 07:51 WIB
Kalimantan Tengah

Green Policing, Polresta Palangka Raya bersama Pemko Peduli Kebersihan Lingkungan Permukiman

21 November 2026 | 07:44 WIB
Kalimantan Tengah

Pantau Penyaluran Bantuan Pangan, Bhabinkamtibmas Palangka Pastikan Distribusi Berjalan Lancar

21 November 2026 | 07:40 WIB
Kalimantan Tengah

Polisi Peduli Pengangguran, Satbinmas Polresta Palangka Raya Jajaki Peluang Kerja bagi Warga Usia Produktif

21 November 2026 | 06:58 WIB
Aceh

Koordinator GRAM Apresiasi BKD DPRK Nagan Raya

20 November 2026 | 08:04 WIB
Kalimantan Tengah

Sambangi Warga Mahir Mahar, Kapolda Kalteng Dorong Kemandirian Masyarakat Lewat Program Poliran

20 November 2026 | 07:55 WIB
Aceh

Sah!! Skandal di Rumdis, Ketua DPRK Nagan Raya Diberhentikan

19 November 2026 | 18:49 WIB
  • About Us
  • Redaksi
  • Policy
  • Terms
  • Pedoman

© 2021-2024 Mitra Polri

rotasi barak berita hari ini danau toba berita terkini

No Result
View All Result
  • Polri
    • Mabes
    • Polda
    • Polres
    • Polsek
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Polres
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • DIY
  • Bali
  • NTB
  • NTT
  • Lintas Provinsi

© 2021-2024 Mitra Polri

rotasi barak berita hari ini danau toba berita terkini