Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulu membatalkan 4 Paket Rehabilitasi Gedung kantor pada Rumah Sakit Daerah tersebut. Pasalnya paket Rehabilitasi Gedung dan Kantor total Rp.13,5 Milyar tersebut dilakukan dengan metode Epurchasing.
Dari data yang muncul pada SiRUP LKPP Kabupaten Simeulu terdapat 4 Paket pekerjaan Konstruksi :
1. Pemeliharaan Gedung Kantor RSUD Simeulu Rp.9,304 M
2. Pemeliharaan Gedung Kantor RSUD Simeulu Rp.2,499 M
3. Pemeliharaan Gedung Kantor RSUD Siemeulu Rp.788,8M
4. Pemeliharaan Gedung Kantor RSUD Simeulu Rp.499,99M
Paket Pekerjaan Kontruksi Pemeliharaan Gedung dan Kantor pada RSUD Kabupaten Simeulu tidak memenuhi syarat dilakukan secara Epurchasing karena pekerjaan tersebut dinilai pekerjaan komplek yang semestinya dilakukan secara tender terbuka.
- BACA JUGA : Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Meminta Agar Kapolda Riau Tindak Tegas Mafia Tanah di Tapung Hulu
- BACA JUGA : Kadiv Humas Ajak Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA Aduan
- BACA JUGA : Bupati Nagan Raya Lepas 120 Jamaah Calon Haji dalam Prosesi Peusijuek di Masjid Giok
Pada paket Konstruksi Gedung terdapat banyak item pekerjaan seperti, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan dinding, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Pengecatan, pekerjaan Elektrikal Mekanikal semua pekerjaan tersebut dihitung sesuai dengan analisa harga satuan.
Pekerjaan Konsruksi yang dilakukan secara Epurchasing hanya terbatas untuk pekerjaan jalan dan Jembatan karena itemnya tidak sama dengan pekerjaan gedung, meskipun pekerjaan Konstruksi bisa dilakukan dengan cara Epurchasing tapi tetap saja menggunakan sistem Mini Kompetisi bukan sistem negosiasi.
Meskipun Metode Epurchasing di klaim sebagai metode yang paling aman dari korupsi ternyata tidak, masih ada celah untuk bermain sehingga persekongkolan antara Penyedia dengan PPK dengan mudah dilakukan. Jika PPK atau KPA menggunakan metode negosiasi pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi maka disitulah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.
sumber : NASRUDDIN BAHAR (KOORDINATOR TTI)
