Banda Aceh – Mitrapolri.com |
Mitra Ate Fulawan dan Sabrina, dua Paralegal pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Objek Praperadilan yang diajukan ini adalah Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan dalam Dugaan Korupsi pada anggaran pengadaan wastafel bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Refocusing Covid-19 dengan nilai kontrak Rp 43.742.310.655, yang dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020,.
Dalam Praperadilan ini, Mitra dan Sabrina diwakili oleh kuasa hukumnya Boying Hasibuan, SH., Febby Dewiyan Yayan, SH, Nisa Aulia Fitri, SH, Tommy Sahhendra, SH., Reza Rivardi, SH, dan Putra Yulaisa, SH.
“Ya, tadi sudah didaftarkan oleh Febby ke PN Banda Aceh dalam Praperadilan ini kami meminta agar Pengadilan membatalkan penghentian perkara yang dilakukan secara diam-diam oleh Penyidik terhadap beberapa orang yang disebut terlibah,” kata Boying, selaku Ketua Tim Advokasi Praperadilan ini, Senin (9/9/2024).
Dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan wastafel pada dinas pendidikan tersebut, Polda Aceh telah menetapkan tiga orang tersangka dan telah dilimpahkan ke
Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Tim Advokasi YARA ditemui beberapa nama lainnya yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut.
Namun, tidak masuk dalam daftar Tersangka, adapun nama tersebut diantaranya, Nova Iriansyah, Taqwallah, Bustami Hamzah, Teuku Nara Setia, Kausar, Hendra Budian, Zulfikar alias Om Zul, dan diduga terhadap nama tersebut telah dilakukan penghentian penyidikan secara diam-diam oleh Polda Aceh.
- BACA JUGA : Wangsa Minta Paslon tak Kotakkan Masyarakat di Pilkada Aceh Barat
- BACA JUGA : Disdikpora Ogan Ilir Mengintruksikan Stop Bullying kepada Sekolah-sekolah
- BACA JUGA : Sidak Pasar, Pj Wali Kota Sabang: Bahan Pangan Tersedia dan Harga Terpantau Stabil
Untuk itu, agar penegakan hukum dalam perkara ini terang dan berkeadilan, Tim Advokasi YARA kemudian mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengungkapan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara milyaran rupiah pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut.
“Hasil investigasi kami dalam pengungkapan dugaan korupsi pengadaan wastafel pada Dinas Pendidikan Aceh ini, bukan hanya tiga orang seperti yang telah di tetapkan tersangka oleh Polda Aceh. Namun, ada beberapa nama lainnya seperti Nova Iriansyah,Taqwallah, Bustami Hamzah, Teuku Nara Setia, Kausar, Hendra Budian, Zulfikar alias Om Zul yang diduga ikut terlibat. Dan itu, telah kami sampaikan dalam surat permohonan pada hari ini didaftarkan ke Pengadilan dengan Praperadilan ini kita ingin agar penegakan dalam pemberatasan korupsi dilakukan secara professional dan berkeadilan, jangan ada istilah tebang pilih, tapi siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” tegas Boying.
Praperadilan ini meminta agar Ketua Pengadilan (PN) Banda Aceh memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh selaku Termohon dalam Praperadilan ini untuk segera melanjutkan Penyidikan dugaan Korupsi pada anggaran pengadaan wastafel bersumber dari APBA refocusing Covid-19 dengan nilai kontrak Rp 43.742.310.655 yang dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 terhadap Nova Iriansyah, Taqwallah, Bustami Hamzah, SE., Teuku Nara Setia, Kausar, Hendra Budian, Zulfikar alias Om Zul.
“Memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan Penyidikan dugaan Korupsi pada anggaran pengadaan wastafel bersumber dari APBA refocusing Covid-19 dengan nilai kontrak Rp 43.742.310.655 yang dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 terhadap Nova Iriansyah, Taqwallah, Bustami Hamzah, SE., Teuku Nara Setia, Kausar, Hendra Budian, Zulfikar alias Om Zul,” pinta Boying dalam surat permohonannya Praperadilan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.
(Fadly P.B)
