Rp 1,8 Triliun APBD Kota Medan Mengendap di Bank, Presiden Jokowi Tegur Walikota Medan

Medan, Sumut – Mitrapolri.com

Presiden Joko Widodo menegur semua kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara, termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai rendah.

Presiden Jokowi mengatakan, APBD pemerintah daerah di Sumatera Utara banyak yang mengendap di bank. Salah satunya APBD Kota Medan yang mengendap mencapai Rp 1,8 Triliun.

“Yang paling besar di Kota Medan. Nanti dicek,” ujar Presiden Jokowi saat rapat bersama (Forkopimda) se Privinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Kamis (16/9/2021).

Presiden Jokowi mengatakan, data per 10 September 2021, realisasi APBD di Sumut baru 55,2%. Sementara itu, rata-rata APBD yang masih mengendap di bank justru sangat tinggi, yakni mencapai Rp 1,3 Triliun.

Jokowi meminta penyerapan anggaran dipercepat agar bisa mendongkrak laju ekonomi di daerah. Dengan penyerapan anggaran yang besar, peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak dan akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi di Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95%. Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu. Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen. Hanya saja, sampai saat ini penyerapan APBD di Sumut masih rendah.

• Baca Juga : Kapolsek Serbelawan Pimpin Penangkapan Delapan Pencuri Kabel PLN Simpang Pondok Genteng

Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2%. “Hati-hati,” kata Presiden Jokowi.

Ekonomi di Sumut cukup tertolong dengan realisasi investasi yang masih tinggi, yakni penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 4,1 Triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 9,9 Triliun.

Selain menjaga dan mempertahankan indikator ekonomi, pemerintah juga terus menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Mulai dari PKH, Kartu Sembako, diskon listrik, bansos tunai, bantuan beras, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, subsidi kuota internet, subsidi UMKM, Banpres Produktif, PNM Mekar, hingga bantuan – bantuan lainnya.

Bantuan tersebut digelontorkan untuk menekan dampak negatif Covid-19 bagi masyarakat, terutama yang tertekan secara ekonomi. Bantuan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong untuk peningkatan perekonomian.

(RED)