Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Aceh angkat bicara dan mengecam keras mandeknya realisasi anggaran pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2026. Hingga memasuki semester ke-2, dinas yang mengelola pagu jumbo sebesar Rp91 miliar lebih tersebut dilaporkan masih “jalan di tempat” dengan realisasi nol persen untuk paket tender fisik.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 45 paket proyek yang harus melalui mekanisme lelang dan 200 paket Pengadaan Langsung (PL). Ironisnya, dari puluhan paket tender yang beberapa di antaranya bernilai Rp4 miliar hingga Rp10 Miliar belum ada satu pun yang selesai dilelang, apalagi mulai dikerjakan.
Bukhari, SH Ketua LIN Provinsi Aceh menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab antara Plt. Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pidie, T Epi Iswari, terkait keterlambatan penyerahan dokumen tender yang baru diserahkan pada akhir Mei 2026.
- BACA JUGA : Ratusan Warga Beutong Ateuh Serbu Kantor Bupati Nagan Raya, Ada Apa?!
- BACA JUGA : DPN Elang 3 Hambalang Nyatakan Dukungan Penuh kepada Prof. Ahmad Fadli, S.T., M.T., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Riau, Siap Wujudkan UNRI Unggul dan Berdaya Saing
- BACA JUGA : UU Polri Terbaru Resmi Disahkan Presiden Prabowo Subianto, Ini Aturan Baru Soal Pensiun Hingga Disabilitas
LIN menilai alasan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta dalih dokumen proyek bisa di “kopi paste” mencerminkan buruknya manajemen dan rendahnya profesionalisme birokrasi.
“Anggaran Rp91 miliar itu uang rakyat yang harusnya sudah berputar untuk mendongkrak ekonomi dan infrastruktur di Pidie. Sangat miris melihat performa Dinas PUPR yang lambat dan mengentengkan proses administrasi dengan istilah ‘kopi paste’. Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi menyangkut hajat hidup masyarakat Pidie yang hak pembangunan daerahnya tersandera akibat ego sektoral dan kinerja yang lemah,” tegas Ketua LIN Provinsi Aceh.
LIN Aceh mendesak Bupati Pidie untuk segera mengevaluasi total kinerja Plt. Kadis PUPR Pidie dan jajarannya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, LIN khawatir sisa waktu di paruh kedua tahun 2026 tidak akan cukup untuk menyelesaikan proyek fisik secara berkualitas, yang berpotensi memicu tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan merugikan daerah.
(Red/tim)
