Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Aceh, Bukhari, SH menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf alias Mualem, yang mempercayakan pembangunan 102 dayah secara swakelola kepada pimpinan pesantren.
Menurut Bukhari, kebijakan ini merupakan langkah strategis dan tepat sasaran dalam rangka memperkuat pendidikan dayah di Aceh sekaligus menggerakkan ekonomi umat.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan Bapak Gubernur Mualem. Memberikan kepercayaan pembangunan dayah langsung kepada pimpinan pesantren adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Bukhari dalam keterangan tertulisnya,.
Bukhari juga mengapresiasi langkah cepat “Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Bapak Muhsin” beserta jajaran, khususnya Kabid Sarpras Bapak Lian Sofyan yang langsung bergerak melakukan koordinasi dan pendataan terhadap 102 dayah penerima program tersebut.
Kepada Bapak Plt. Kadis Muhsin dan Kabid Lian Sofyan, untuk memastikan program ini berjalan lancar. Beliau harus hadir di tengah-tengah pimpinan dayah. Berikan bimtek, dampingi administrasi, dan kawal sampai tuntas,” katanya.
- BACA JUGA : Ketua LIN Aceh, Bukhari: Bappeda Wajib Buka Dapokir DPRA, Uang Rakyat Harus Transparan
- BACA JUGA : Pengenalan PM-AAS (Pertanian Modern – Advanced Agriculture System) Meriahkan HUT Kabupaten Nagan Raya ke-24
- BACA JUGA : HUT ke-24 Nagan Raya: 188 Peserta Ramaikan Festival Peh Kue Karah
Bukhari menilai, selama ini banyak proyek pembangunan yang dikerjakan pihak ketiga atau kontraktor justru tidak sesuai dengan kebutuhan riil di dayah. Dengan sistem swakelola, dana dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh santri dan masyarakat sekitar pesantren.
“Ini juga bentuk padat karya. Dana berputar di dayah. Tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Lebih transparan dan lebih bertanggung jawab. Karena pimpinan dayah yang paling tahu apa yang paling dibutuhkan santrinya,” jelasnya.
Namun demikian, LIN Aceh juga mengingatkan agar pelaksanaan swakelola ini tetap berjalan sesuai aturan. Bukhari meminta Dinas Pendidikan Dayah Aceh di bawah komando Plt. Kadis Muhsin untuk memberikan Bimbingan Teknis administrasi dan keuangan kepada pimpinan dayah agar tidak bermasalah di kemudian hari.
Kami minta 3 hal kepada Dinas Dayah. Pertama, ada bimtek dan pendampingan yang serius. Kedua, proses pencairan anggaran jangan dipersulit dan tepat waktu. Ketiga, pengawasan harus ketat agar tidak ada penyimpangan. tegasnya.
Bukhari menambahkan, pembangunan 102 dayah ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun peradaban Aceh ke depan.
“Kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Mualem dan kerja cepat jajaran Dinas Dayah Aceh, dayah-dayah di Aceh akan kembali menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan ekonomi umat. Ini investasi jangka panjang untuk Aceh yang bermartabat,” tutup Bukhari, S.H.
(Red/tim)
