Kampar, Riau – Mitrapolri.com |
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Kampar yang membahas persoalan penguasaan lahan dan dugaan intimidasi terhadap petani sawit berlangsung dengan tensi tinggi, Senin (7/9/2026).
Suasana ruang sidang Komisi I DPRD Kampar sempat memanas ketika Humas Elang 3 Hambalang Riau, Khairul Azhar alias Aroel Champay, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang, Ristanto, untuk menyampaikan jawaban atas sejumlah tuntutan dan aspirasi masyarakat.
Saat Aroel Champay mulai memberikan penjelasan, sejumlah masyarakat yang hadir spontan memberikan sorakan. Respons tersebut menjadi salah satu momen paling mencolok dalam RDP yang mempertemukan masyarakat, pihak Elang 3 Hambalang Riau, DPRD, serta unsur instansi terkait dan kepolisian.
Sorakan itu muncul di tengah pembahasan yang menyangkut persoalan serius, yakni dugaan penguasaan lahan serta dugaan intimidasi terhadap petani sawit yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Aduan Masyarakat Dibawa ke Meja DPRD
Persoalan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Hasmijon, Ketua Peduli Masyarakat Kampar. Dalam forum resmi DPRD, Hasmijon menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait kondisi petani serta pengelolaan lahan yang dipersoalkan.
Menurut masyarakat, persoalan tersebut membutuhkan kejelasan dan penyelesaian yang tidak hanya sebatas komunikasi di lapangan. Mereka meminta adanya keterlibatan pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum dan instansi teknis untuk memastikan status serta tata kelola lahan dapat diverifikasi secara objektif.
RDP kemudian menjadi ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan keterangan sekaligus memberikan klarifikasi terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketika giliran pihak Elang 3 Hambalang Riau memberikan tanggapan, pimpinan sidang Ristanto memberikan kesempatan kepada Khairul Azhar untuk menjawab tuntutan yang sebelumnya disampaikan masyarakat.
Namun, belum selesai memberikan penjelasan, suasana ruangan kembali diwarnai sorakan dari masyarakat yang hadir.
Pimpinan Sidang Minta Semua Pihak Menahan Diri
Di tengah meningkatnya tensi rapat, pimpinan sidang mengarahkan agar seluruh peserta tetap menjaga ketertiban. Setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sehingga forum tidak berubah menjadi perdebatan terbuka tanpa titik temu.
Sikap tersebut penting mengingat persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan aktivitas perkebunan sawit.
DPRD Kampar diharapkan tidak berhenti pada mendengar aduan, tetapi memastikan setiap persoalan yang disampaikan dapat diverifikasi berdasarkan dokumen, keterangan saksi maupun fakta di lapangan.
Masyarakat Minta Dugaan Intimidasi Tidak Diabaikan
Sorotan masyarakat terutama tertuju pada dugaan intimidasi terhadap petani sawit. Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan tidak lagi sebatas sengketa atau perbedaan pandangan mengenai pengelolaan lahan, tetapi menyangkut rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
Karena itu, masyarakat meminta agar pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak memihak.
Selain persoalan dugaan intimidasi, status dan dasar penguasaan lahan juga menjadi bagian penting yang perlu diperjelas. Dokumen legalitas, batas wilayah, hak masyarakat serta mekanisme pengelolaan lahan dinilai perlu dibuka secara terang agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di lapangan.
DPRD Diminta Kawal Sampai Ada Solusi
RDP tersebut menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Kampar untuk mengawal persoalan hingga ditemukan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
Masyarakat berharap hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan administrasi, melainkan ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas instansi dan, bila diperlukan, pengecekan langsung ke lokasi.
Di sisi lain, pihak Elang 3 Hambalang Riau juga memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen maupun dasar hukum yang menjadi landasan pengelolaan lahan serta aktivitas perkebunan.
Dengan demikian polemik yang berkembang dapat diuji melalui fakta dan data, bukan sekadar klaim sepihak.
RDP Komisi I DPRD Kampar tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tanah dan perkebunan di tengah masyarakat membutuhkan penanganan serius. Semua pihak dituntut menahan diri agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret DPRD Kampar bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan setiap dugaan yang disampaikan dalam forum resmi tersebut diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Terkait dengan hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh Komisi Satu DPRD Kabupaten Kampar, Alfikri Lubis, SH.,MH selaku pengacara Pebriyan Winaldi menyatakan itulah salah satu tugas dari DPRD. Namun Alfikri juga menegaskan bahwa jika salah satu poin pembahasan adalah terkait dengan KSO Agrinas. Kelompok Tani Kampar Jaya Bersama (KJB) yang menjadi mitra Agrinas justru sudah hadir melalui perwakilas Humasnya yakni Khairul Azwar.
Alfikri juga menyoroti bahwa Pembahasan RDP ini juga perlu menekankan terhadap adanya dugaan penguasaan dan jual beli kebun dari kawasan hutan. Menurut Alfikri, kliennya Pebriyan Winaldi sudah lama menyuarakan adanya penyalahgunaan kebun dalam kawasan hutan yang patut diduga di backing oleh elit politisi. Namun permasalahan ini tidak ditanggapi secara serius. Suara perjuangan yang disampaikan Pebriyan Winaldi justru diabaikan dan dianggap menganggu segelintir orang. Sebagai putra daerah, kliennya Pebriyan Winaldi tentu saja terdorong menyuarakan hal tersebut. Menurut Pebriyan Winaldi, ada oknum yang ketakutan dan ketar ketir mengatasnamakan masyarakat terkait surat yang telah dilayangkan Pebriyan Winaldi atas nama Elang 3 Hambalang pada 20 Juni 2026 terkait adanya penyalahgunaan kebun dalam kawasan hutan. Bahkan permasalahan itu sudah laporan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
Persoalan lainnya terkait dengan usulan pembentukan satu pintu peron itukan sifatnya usulan. Kalau diterima ya silahkan, tidak diterima juga tidak ada persoalan. Masyarakat tetap diberikan kebebasan untuk menjual hasil produksi kebunnya. Sementara terkait dengan persoalan dugaan penganiayaan, pihak KSO telah menyatakan bersedia memberikan sagu hati kepada korban.
(Red/tim)
