Lhokseumawe, Aceh – Mitrapolri.com
Pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada 31 Mei 2022.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRK Lhokseumawe, Azhari T Ahmadi mendesak Pemko Lhokseumawe agar mencari solusi alternatif terhadap nasib pegawai honorer yang telah mengabdi di instasi masing-masing.
“Provinsi Aceh khususnya Lhokseumawe masih sangat membutuhkan tenaga honorer yang berkompeten mengingat sumber daya yang kita butuhkan masih sangat banyak,” kata Azhari di Lhokseumawe pada Senin 6 Juni 2022.
Dikatakan Azhari, Pemko Lhokseumawe telah memutuskan kontrak sebanyak 2.753 tenaga harian lepas (THL) pada tahun ini. Hal ini berimbas terhadap jumlah pengangguran di kota berjulukan mantan petro dolar ini.
“Mereka (tenaga honorer) yang diputuskan kontrak ditinggal begitu saja, tidak ada pendampingan atau pembiayaan ketika mereka tidak menjadi pegawai honorer,” terangnya.
- BACA JUGA : Selalu Ditengah Tengah Masyarakat, Babinsa Turun ke Desa Bantu Petani Menenam di Sawah
- BACA JUGA : Anggota DPRA Kairil Syahrial, Fasilitasi Pemulangan Warga Aceh yang Sakit Stroke di Malaysia
- BACA JUGA : Bangun Komunikasi dengan Masyarakat, Polsek Nisam Gelar Patroli Dialogis di Malam Hari
Ditegaskan Azhari, kejadian serupa diminta tidak terulang kembali, dikarenakan Pemerintah akan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK atau PNS, namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku.
“Memperjuangkan mereka meloloskan ke PPPK sangat tepat dan kita harus bersinergi membangun komunikasi dengan pusat terkait plot formasi yang diberikan, karena jumlah tenaga honorer di Lhokseumawe sangat besar” tandasnya.
Azhari mengimbau, kepada perwakilan DPR di Provinsi menetapkan kebijakan tenaga honorer di daerah mengikuti local wisdom yang memiliki kewenangan khusus, seperti menganggarkan anggaran khusus bagi tenaga honorer yang dapat membantu daerah di Aceh.
“Kita tetap harus memperjuangkan para tenaga honorer baik dalam konteks Pemerintahan Aceh yang sesuai dalam isi MoU Helsingki yang tertuang dalam UUPA berhak mengatur pemerintahannya sendiri,” demikian Azhari.
Sumber: KOALISI.co
