Simalungun, Sumut – Mitrapolri.com
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah anggaran pendidikan seperti Bantuan Operasional Siswa (BOS), sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Juknis BOS Reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021.
Bantuan Operasional Siswa (BOS) untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.
Namun, harapan Pemerintah Pusat itu sepertinya tidak berjalan di SMP Negeri 3 Tanah Jawa yang saat ini dipimpin oleh Pahlawati Rumondang Tampubolon. Dimana di areal sekolah masih berkeliaran puluhan ternak lembu yang dinilai mampu mengganggu ketertiban jalannya proses pendidikan.
Hal itu sesuai dengan temuan tim saat melakukan beberapa kali investigasi, yang selalu terlihat ternak lembu didalam areal sekolah, yang menjadikan para sosial kontrol bertanya – tanya atas kualitas kinerja sang kepala sekolah yang diragukan dalam memimpin sekolah tersebut.
Rikardo Nainggolan, sekretaris JPKP Simalungun, saat dimintai tanggapannya, Kamis (26/10/2023), mengaku prihatin melihat kinerja sang kepsek yang sepertinya hanya memiliki tugas untuk mempertanggung jawabkan dana BOS yang diterimanya, sehingga lupa untuk menata sekolah.
“Sebenarnya pihak sekolah bisa menggerakkan siswa untuk membawa beberapa pokok bambu dan kayu yang akan dijadikan sebagai pagar sekolah, dan program tersebut pasti disambut oleh siswa karena menyangkut keamanan dan ketertiban sekolah dan bukan semata-mata menunggu bantuan Pemkab Simalungun untuk membangun pagar beton keliling,” ungkapnya.
- BACA JUGA : Masyarakat Gaungkan Aksi Solidaritas untuk Palestina dari Ujung Barat Indonesia
- BACA JUGA : Wali Kota Tegal Ucapkan Terimakasih Atas Sinergi Letkol Mar. Chanan Asfihani
- BACA JUGA : Kejati Sulsel Tahan Enam Tersangka Kasus Korupsi Bendungan Paselloreng Wajo
Rikardo mengatakan sesuai dengan data yang diperoleh, SMP Negeri 3 Tanah Jawa saat ini sudah Akreditasi A, namun setelah melihat keadaan sekolah, sepertinya belum layak untuk menyandang akreditasi tersebut.
“Padahal sang kepsek membuat Laporan pertanggungjawaban BOS 2023 dalam Nomenklatur penerimaan peserta didik baru sampai dua tahapan pencairan. Begitu juga dengan pengembangan perpustakaan, dan administrasi kegiatan sekolah, dll, yang kesemuanya anggaran Rp tahap I sebanyak Rp. 47.560.450 ditambah dengan tahap II senilai Rp.15.106.700, yang diduga diselewengkan sang kepsek,” tambah Ricardo.
Lebih lanjut, Rikardo Nainggolan mengatakan, Pahlawati Tampubolon sudah menjabat kepala sekolah kurang lebih 4 tahun, namun kondisi sekolah tersebut masih jauh tertinggal dari yang diharapkan Pemerintah Pusat dan anak sekolah yang ada di sekitar lokasi gedung sekolah pun lebih memilih untuk pergi ke sekolah lain, dan enggan untuk mengenyam pendidikan di SMPN 3 Tanah Jawa, hal itu karena diragukan kualitas pendidikan nya.
“Untuk itu Pemkab Simalungun melalui Dinas Pendidikan agar melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah SMP Negeri 3 Tanah Jawa,” harapnya.
Sementara itu, Kepsek SMP Negeri 3 Tanah Jawa saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp perihal berita diatas, menjawab “Bagaimana lah pak nggak berkeliaran, habis semua bebas bisa masuk. Lokasi sekolah kami belum ada pagar keliling nya pak. Mungkin bapak pun lihat nya sangat memprihatin kan, jadi tolong pak berikan solusi yang terbaik buat sekolah saya supaya ternak tidak masuk lagi, supaya sekolah saya bisa dapat bantuan dari pemerintah pusat,” jawabnya.
(RN)
