Purbalingga – Mitrapolri.com |
Diduga ada penyimpangan Bansos RTLH Propinsi di desa Gunung wuled kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga, Bantuan Bansos RTLH Propinsi pada tahun 2023 berjumlah 22 unit, namun kini ada 6 unit yang sudah terverivikasi sedangkan yang 3 unit belum di SPJ kan dan yang 13 unit sama sekali belum ada material dan sampai sekarang belum ada penggarapan kembali, padahal tahun 2024 ini sudah terealisasi semuanya. Sabtu (02/03/2024).
Bahwa program Rumah Tidak Layak Huni sudah ada. Sejak tahun 2015 dengan nama Bedah Rumah, namun pada tahun 2017 program tersebut berubah nama menjadi RTLH, yakni rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan, oleh karenanya RTLH perlu di berikan bantuan sosial (bansos).
Pada hari kamis 29/02/2024 ada aksi demo di pemdes Gunung wuled, aksi pendemo dari penerima bantuan sosial RTLH Propinsi yang selama ini tidak tersalurkan bantuan tersebut, pendemo menuntut haknya untuk segera terealisasi 16 unit rumah.
Demo tersebut di hadiri kades gunung wuled Nasarudin Latif, ketua BPD khoerun, tokoh masyarakat Aji dan warga yang tidak menerima bantuan RTLH tersebut.
Kades Gunung wuled Nashi korudin Latif berjanji akan segera di mulai lagi pembangunan bansos RTLH tersebut.
“Tolong beri saya waktu satu bulan untuk menyelesaikan yang 16 unit, dalam keteranganya kades di tuntut untuk membuat surat pernyataan oleh warga, dan kades berjanji akan selesai dalam 1 bulan ini”, katanya.
Lanjut kades, saat di temui beberapa awak media di rumahnya mengatakan, memang saya salah, dan saya siap menerima apapun resikonya bahkan saya juga siap di penjara.
“Saya mengakui kekeliruan saya, sebenarnya untuk bantuan RTLH ini memang baru 6 unit yang sudah di kerjakan, untuk anggaran yang 16 unit saya alihkan untuk membeli tanah, dulu kan ada program tuku lemah olih umah”, katanya.
Saat di tanya oleh awak media pak kades saat pengalihan RTLH tersebut kan untuk membeli tanah, apakah pengalihan itu melalui MUSDES pak kades,? Pak kades menjawab iya dan tanahnya sekarang masih ada.
- BACA JUGA : Bawaslu OKI Rekomendasi untuk Buka C Plano, Diduga PPK Kecamatan Mesuji Makmur Manipulasi Data
- BACA JUGA : Hari Terakhir Event F1 Powerboat, Polda Sumut Terus Perketat Pengamanan
- BACA JUGA : Pasca Pemilu 2024, Kapolda Sumut: Mari Menjalin Dialog Mengedepankan Kepentingan Bangsa
Ketua BPD Desa Gunung Wuled Khoerun menyampaikan, untuk RTLH ini yang sedang ramai di perbincangkan oleh masyarakat desa gunung wuled. Untuk kami selaku BPD sudah mengingatkan kepada pak kades agar secepatnya di garap yang kekurangan 16 unit tersebut, karena sudah seharusnya RTLH ini sudah selesai penggarapan pada tahun 2023.
“Sekdes, bendahara dan TPK sudah bolak balik di panggil Dinrukim juga inspektorat dan saat ini sedang dalam penanganan Tipikor polres purbalingga, mungkin besok-besok giliran saya yang di mintai keterangan mungkin,” ungkapnya.
“Kami saat ini sudah menolak untuk menandatangani SPJ tersebut, RTLH, bantuan gubernur, operasional KPMD, Tabungan BIaya Pilkades, laporan saya tolak karena tidak ada pengerjaan kegiatan dll, untuk kas tabungan biaya Pilkades dalam pertahun 5juta kali 6 tahun kira kira pilkades kedepan sudah ada anggarannya. Untuk tenaga honorer operasional KPMD selama dua tahun baru terbayar kemarin,” imbuhnya.
Tim pelaksana kegiatan (TPK) Nurdin mengatakan, memang benar bahwa kegiatan RTLH ini sebenarnya sudah selesai, namun terkendala oleh pendanaan, berarti kurang 16 yang belum di selesaikan, jumlah 22 unit, yang 6 sudah selesai, yang 3 belum di SPJ kan, dan yang 13 unit belum di kerjakan, untuk sangkutan hutang kepada toko material sejumlah 41 juta lebih, saya semuanya ada kwitansi pembayarannya, biar lebih transparan dan terbuka.
Aji selaku tokoh masyarakat membenarkan adanya kegiatan program bantuan sosial RTLH ini yang sebenarnya sudah selesai di tahun 2023 lalu, memang banyaknya aduan masyarakat yang aturan menerima bantuan tersebut, tapi tidak tersalurkan dengan tepat.
“Waktu demo kemarin memang saya datang dan memberikan masukan terhadap pemdes gunung wuled, untuk segera di laksanakan, insya Allah dalam permasalahan ini akan saya kawal sampai tuntas,” pungkasnya.
(BUDI SANTOSO)
