Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com |
Proyek pekerjaan penggantian Jembatan Kedep pada ruas Jalan Cileungsi–Cibinong (Citeureup) mulai menjadi sorotan publik. Dengan nilai kontrak mencapai Rp45.982.294.553, proyek infrastruktur strategis tersebut dituntut tidak sekadar berjalan sesuai administrasi, tetapi juga menunjukkan progres fisik yang sepadan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
Proyek ini berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I.
Berdasarkan data proyek, paket pekerjaan tersebut bernama Pekerjaan Penggantian Jembatan Kedep, pada ruas jalan Cileungsi–Cibinong (Citeureup), KM JKT.62+440, dengan volume pekerjaan mencapai 90 meter.
Kontrak pekerjaan tercatat dengan Nomor 1108/PUR.13.01.02/1.00 46/SP/UPTD-PJ2WPI, tertanggal 12 Mei 2026. Pelaksanaan pekerjaan memiliki durasi 230 hari kalender, dengan penyedia jasa PT Tri Manunggal Karya, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada PT AdhimasCipta Dwipantara KSO.
Namun, sejak pekerjaan dimulai pada Mei 2026 hingga memasuki September 2026, perkembangan pekerjaan di lapangan dinilai masyarakat masih belum menunjukkan progres yang signifikan.
Persoalan ini menjadi penting karena proyek tersebut bukan pekerjaan bernilai kecil. Anggaran hampir Rp46 miliar tentu melahirkan ekspektasi tinggi dari masyarakat, terutama terhadap ketepatan waktu, kualitas konstruksi, keselamatan pengguna jalan, serta keterbukaan informasi mengenai perkembangan pekerjaan.
230 Hari Kalender, Publik Menunggu Kepastian
Dengan masa pelaksanaan selama 230 hari kalender, target penyelesaian proyek semestinya menjadi perhatian bersama. Masyarakat pengguna ruas Cileungsi–Cibinong tentu berharap pekerjaan dapat berjalan efektif dan tidak berlarut-larut hingga mengganggu mobilitas serta aktivitas ekonomi warga.
- BACA JUGA : Orientasi TP-PKK Tajur Digelar, Kiki Ratna Puri Dorong Kader Makin Solid dan Berdampak bagi Masyarakat
- BACA JUGA : Brimob Kalteng Hadir di Tengah Warga Juking Panjang, Salurkan Air Bersih
- BACA JUGA : TTI Gugat Proyek Gerai Kopdes Merah Putih Aceh: Ribuan Titik Dibangun, RAB dan Pelaksana Jangan Disembunyikan
Pertanyaan publik pun mengemuka: seberapa jauh sebenarnya progres fisik proyek ini telah dicapai sejak kontrak ditandatangani pada 12 Mei 2026?
Jika terdapat kendala teknis, kondisi lapangan, persoalan utilitas, cuaca, maupun faktor lainnya yang memengaruhi percepatan pekerjaan, penjelasan secara terbuka dari pihak terkait menjadi penting agar masyarakat tidak hanya melihat aktivitas proyek dari luar, tetapi juga memahami kondisi sebenarnya.
Begitu pula dengan capaian pekerjaan. Transparansi mengenai persentase progres fisik, realisasi pekerjaan, kendala, langkah percepatan, dan target penyelesaian menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban proyek yang menggunakan anggaran publik.
Uang Pajak Rakyat, Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas
Hal yang tak kalah penting, proyek ini dilaksanakan dengan pembiayaan yang sebagian bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Artinya, setiap rupiah yang digunakan dalam proyek tersebut pada akhirnya memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan infrastruktur yang berkualitas sekaligus memperoleh informasi yang transparan mengenai bagaimana anggaran tersebut digunakan dan sejauh mana pekerjaan telah direalisasikan.
Rp45,98 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen kontrak. Di balik angka tersebut ada uang publik, ada harapan masyarakat, dan ada tuntutan terhadap hasil pembangunan yang nyata.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelaksana pekerjaan, maupun konsultan pengawas diharapkan dapat memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, standar keselamatan, serta target waktu yang telah ditetapkan.
Publik pada akhirnya tidak membutuhkan sekadar papan proyek yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Yang ditunggu adalah jembatan yang benar-benar berdiri kokoh, berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kini, dengan waktu pelaksanaan yang terus berjalan, progres nyata di lapangan menjadi jawaban paling penting atas besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
Anggaran besar harus berbanding lurus dengan kinerja, kualitas, dan manfaat. Sebab, yang dibangun bukan hanya jembatan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang publik.
(RH)
