Aceh Tamiang, Aceh – Mitrapolri.com
Kapolres Aceh Tamiang AKBP Imam Asfali mengikuti _focus group discussion_ (FGD) antisipasi dampak negatif penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam perspektif sosial ekonomi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu, 17 September 2022.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi dampak inflasi penyesuaian harga BBM, di antaranya adalah dengan saling peduli dan budayakan infaq,” kata Imam Asfali, dalam FGD tersebut.
Di samping itu, kata Imam, sekarang hampir semua kecamatan dan desa tersedia Pertashop yang dapat membantu masyarakat mendapatkan BBM dengan harga resmi pemerintah, bukan harga jual eceran.
Ia juga mengatakan, salah satu dampak inflasi adalah meningkatnya angka pencurian. Oleh karena itu, salah satu upaya mengantisipasi inflasi adalah membuat ketahanan pangan di setiap desa.
“Untuk mengantisipasi inflasi adalah dengan ketahanan pangan. Ini harus kita galakkan semua. Termasuk Polres Aceh Tamiang, yang akan memanfaatkan lahan Polres untuk menanam jagung untuk membantu ketahanan pangan,” ujar Imam Asfali.
- BACA JUGA : Sat Lantas Polres Dairi Gelar Car Free Day bersama Komunitas Pengguna Jalan
- BACA JUGA : Dua Bulan Kepemimpinan Pj Bupati Bener Meriah
- BACA JUGA : Guna Meningkatkan Harkamtibmas, Sat Samapta Polres Babar Laksanakan Patroli Rutin
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang H Mursil menyampaikan, Pemerintah Aceh Tamiang telah menyiapkan 18.000 goni beras yang akan dibagikan kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi inflasi dan membantu ketahanan pangan.
Mursil juga mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi saat pembagian beras tersebut.
Selain itu, kata Mursil, Pemerintah Aceh Tamiang juga akan mengelola 78 sumur tua yang tidak dioperasikan oleh Pertamina EP Fiel Rantau untuk dikelola BUMD dan akan bekerja sama dengan investor.
“Pemkab akan menyediakan bantuan beras untuk masyarakat, nanti mahasiswa silakan ikut bagikan. Pemkab juga akan mengelola bekas sumur EP Fiel melakui BUMD. Saat ini proses penegelolaan itu masih menunggu tanda tangan KSO antara Pemerintah Daerah dan Pertamina,” jelas H Mursil.
(DEDY SITOMPUL)
