Banda Aceh – Mitrapolri.com
KPK melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kapal Aceh hebat dan kasus lainnya.
Ada juga sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Aceh yang diperiksa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan dilakukan di gedung BPKP Aceh. Sejumlah pejabat yang diperiksa adalah mantan Kepala Dinas PUPR Aceh serta dua pejabat di Dinas Perhubungan Aceh.
Untuk itu, Ketua Organisasi Masyarakat Gemantara Nusantara (Gemantara) Aceh Nazaruddin mengatakan akan merasa kecewa apabila KPK kembali tanpa hasil, tanpa mendapat bukti bagi para pelaku korupsi di Aceh.
Seperti yang telah kita ketahui Aceh merupakan salah satu tempat penghasil alam terbanyak dalam negeri,dan memiliki dana otonomi khusus, ujar Nazaruddin pada Minggu 27/06/2021.
Nazaruddin menambahkan, dengan hadirnya KPK di Aceh, dapat membuat syok terapi bagi yang ingin melakukan tindakan korupsi di aceh.
Saya berharap KPK dapat bekerja maksimal dan menemukan kejanggalan yang terjadi di Aceh.
” Aceh pernah mendapat juara satu propinsi termiskin di sumatera, padahal kita ketahui Aceh penuh dengan hasil bumi dan dana otonomi khusus yang tidak sedikit”.
“Saya rasa tidak perlu menjabarkan atau menjelaskan berapa hasil alam yang di dapat permenit atau perjam bahkan perharinya”.
Saya juga tidak ingin mengatakan berapa jumlah Rupiah yang telah diperoleh dari pada hasil alam Aceh.
“Namun saya hanya sedikit mengingatkan bahwa hasil dari alam yang dipulangkan ke Aceh untuk dikelola sebanyak 70 persen, Namun mengapa kami masyarakat Aceh masih dilanda kemiskinan ditengah hasil alam kami yang melimpah apalagi dengan kondisi pandemi covid 19″ ujar Nazaruddin.
” Sekali lagi saya harapkan KPK benar-benar menyidik ada apa dengan Tanoh rencong,semoga KPK bisa kembali dengan Hasil yang sempurna sehingga Para korupsi jera”.
Baca Juga : Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Pimpin Baksos di Dua Panti Asuhan Sambut HKGB ke 69 dan HUT Polwan ke 73
Gemantara adalah mitra masyarakat dan mendukung penuh kegiatan pemerintah yang sah dan instusi penegak hukum, KPK, Kejaksaan, TNI Polri dan lembaga- lembaga lainnya.
Mengklarifikasi temuan,aduan,secara santun dan administratif kepada pihak terkait dengan dasar data yang kongkrit demi terwujudnya solusi terbaik untuk NKRI.
Kondisi Saat ini sangat berbeda, buktinya masih banyak masyarakat Aceh selalu mengadu rintihan, kekurangan penghasilan saat kami turun kelapangan menyapa warga tutup ketua Gemantara Aceh. (Sayed)
