Purbalingga, Jateng – Mitrapolri.com|
Audiensi yang digelar Aliansi Masyarakat Purbalingga bersama Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhamad Hanif bertempat di ruang Rapat Bupati pada hari Rabu, 3 September 2025 dari pukul 16.00 wib-pukul 20.00 wib berlangsung kritis dan penuh kebersamaan.
Audensi yang digelar Aliansi Purbalingga Bersatu menuding adanya praktik jual beli proyek pada program Alus Dalane yang disebut-sebut dijadikan ladang bancakan oleh orang-orang terdekat di lingkaran kekuasaan.
Tak hanya itu, aliansi juga menyingkap dugaan permainan di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah disebut diwajibkan membeli bahan seragam melalui distributor tertentu yang ditunjuk, sehingga menimbulkan kesan adanya monopoli yang memberatkan wali murid.
“Kami temukan dua pola yang sama: proyek infrastruktur dan pendidikan sama-sama diduga dijadikan lahan bisnis. Ini jelas mencederai kepentingan rakyat,” tegas salah satu perwakilan aliansi.
- BACA JUGA : Lantik Pejabat Baru, Wali Kota Sabang Fokus Pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat
- BACA JUGA : Eks Komisioner KPU & Eks Caleg Saling Sikut di Seleksi Baznas Bantaeng
- BACA JUGA : Kapolda Aceh Imbau Masyarakat Ciptakan Rasa Aman serta Tidak Mudah Terprovokasi
Selain adanya dugaan jual beli proyek dan juga adanya oknum Dinas pendidikan Purbalingga yang bermain proyek terkait pembelian Seragam sekolah SD dan SMP dibahas juga isu isu yang mencuat di purbalingga diantaranya :
1. Kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat
2. Harga seragam sekolah yang terlalu mahal dan membebani orang tua
3. Buruknya pelayanan rumah sakit daerah kerap menyulitkan pasien dalam penanganan dasar
4. Kok tidak profesional nya tim percepatan pembangunan daerah Purbalingga yang yang diduga hanya diisi oleh anggota DPRD dan orang-orang dilingkaran Bupati.
Aliansi mendesak Bupati untuk segera melakukan evaluasi total terhadap OPD serta menindak tegas oknumpembangunan yang terlibat, baik di lingkaran proyek maupun distribusi seragam sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhamad Hanif menyatakan akan menampung semua masukan dari masyarakat dan menindaklanjuti sesuai prosedur.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan siap membuka data lebih detail apabila pemerintah daerah tidak mengambil langkah nyata.
(Budi Santoso)
